Cekricek.id — Investasi di Indonesia tumbuh sekitar 7,2 persen secara tahunan sepanjang Semester I 2026, angka yang dipakai pemerintah sebagai bukti bahwa mesin pertumbuhan di luar konsumsi rumah tangga masih bekerja di tengah ketidakpastian global. Angka itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara kunci pada SBM ITB x University of Glasgow Industrial Summit dan International Conference on Management in Emerging Markets 2026 di Jakarta, menurut siaran pers yang dimuat ekon.go.id, Rabu, 19 Agustus 2026.
Airlangga menempatkan capaian investasi itu berdampingan dengan dua angka lain. “Pada semester pertama tahun ini, Indonesia tumbuh sebesar 5,5 persen, dan inflasi kita juga tetap rendah, yakni 2,88 persen. Dan menurut saya, ketahanan tersebut terus meningkat di tengah pergeseran ekonomi global,” kata Airlangga. Pemerintah, menurut rilis itu, menyandarkan ketahanan tersebut pada permintaan domestik yang bertahan, penguatan sektor manufaktur dan rantai pasok, serta upaya menjaga daya beli masyarakat.
Baca juga: Nvidia Gandeng Enam Raksasa Wall Street dalam Kesepakatan US$500 Miliar
Untuk pembaca yang ingin menakar besarannya, angka pertumbuhan investasi itu berpasangan dengan nilai realisasi yang sudah diumumkan lebih dulu. Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertanggal 14 Agustus 2026 mencatat realisasi investasi Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Pada dokumen yang sama, pemerintah menyebut ekonomi nasional tumbuh 5,45 persen secara kumulatif (c-to-c) pada paruh pertama tahun ini — angka yang dibulatkan Airlangga menjadi 5,5 persen dalam pidatonya.
Target Investasi Tahun Depan Naik 13,8 Persen
Pertumbuhan itu menjadi pijakan target yang jauh lebih besar pada 2027. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan sasaran realisasi investasi Rp2.322 triliun tahun depan, naik 13,8 persen dari sasaran 2026. Dalam siaran pers yang dimuat bkpm.go.id, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menyebut kunci pencapaiannya ada pada perizinan. “Fokus program Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di tahun depan ini ingin lebih memberikan kepastian perizinan,” ujar Rosan. Kementerian itu menyiapkan sistem Online Single Submission versi 2.0 dan menjalankan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi yang memungkinkan investor di 62 kawasan industri membangun secara paralel dengan proses izin.
Hilirisasi dan Produk Turunan Baterai
Fondasi lain yang ditonjolkan adalah hilirisasi, yakni kebijakan mewajibkan bahan mentah diolah lebih dulu di dalam negeri sebelum diekspor sehingga nilai jualnya naik dan industri pengolahan tumbuh. Pemerintah menyatakan kebijakan itu tidak berhenti pada peningkatan nilai ekspor, melainkan diarahkan memperdalam struktur industri lewat pengembangan produk turunan, termasuk baterai dan kendaraan listrik. Sejauh mana program itu berjalan tergambar dari catatan Kemenko Perekonomian pekan lalu, yang menyebut 26 proyek hilirisasi telah memulai pembangunan.
Baca juga: OJK Terima Tiga Amanah Presiden untuk Sektor Jasa Keuangan
Dua Puluh Lima Juta Usaha Kecil di Ekosistem Digital
Airlangga mengaitkan agenda industrialisasi dengan pelaku usaha terkecil. “Upaya industrialisasi kita juga tidak terpisah dari jutaan usaha kecil yang kita miliki. Kita memiliki sekitar 25 juta usaha mikro dan kecil yang terintegrasi dalam ekosistem digital. Selain itu, kita juga menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencakup sekitar 4,6 juta debitur di mana 60 persen penyalurannya ditujukan untuk kegiatan produktif,” kata dia.
Klaim itu punya latar yang lebih rinci pada siaran pers Kemenko Perekonomian 11 Agustus 2026. Kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah pada Juni 2026 tercatat Rp1.519,1 triliun atau tumbuh 1,05 persen secara tahunan, membaik dari 0,60 persen pada Mei 2026 — pertumbuhan yang jauh lebih lambat ketimbang kredit perbankan secara umum. Pada kesempatan itu Airlangga mengusulkan target total pembiayaan UMKM dinaikkan menjadi Rp2.000 triliun. Sisi digitalnya ditopang QRIS yang penggunanya mencapai 66 juta dengan 44 juta gerai pedagang, yang jejak transaksinya dipakai sebagai dasar penilaian kelayakan kredit bagi pelaku usaha tanpa rekam jejak perbankan.
Pasar Domestik Jadi Bantalan
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebut kekuatan permintaan dalam negeri sebagai modal industri nasional. “Dengan konsumsi domestik yang mencapai sekitar 54–55 persen dari perekonomian, Indonesia memiliki ruang yang besar untuk memperkuat kapasitas produksi, memperluas rantai pasok, dan meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri,” kata Haryo.
Baca juga: Kadin Sambut Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen dalam RAPBN 2027
Di luar itu, pemerintah menyiapkan sejumlah agenda yang disebut sebagai transformasi ekonomi: penguatan arsitektur ekonomi lewat Indonesia Commodity Exchange, transformasi badan usaha milik negara, pembentukan pusat keuangan internasional, pengembangan energi surya hingga 100 gigawatt, serta penyiapan talenta dan ekonomi digital. Transformasi industri berikutnya, menurut rilis itu, akan makin ditentukan oleh kecerdasan artifisial, big data, komputasi awan, dan Internet of Things, sehingga kapasitas pusat data dan infrastruktur digital menjadi kebutuhan.
“Terkait transformasi global, ini merupakan peluang untuk membentuk daya saing nasional, stabilitas keuangan, transformasi digital, serta integrasi global,” ujar Airlangga.
Semua agenda itu diuji oleh target yang sudah disepakati pemerintah dan DPR dalam asumsi dasar ekonomi makro Rancangan APBN 2027: pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, tingkat kemiskinan 6–6,5 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 4,3–4,87 persen. Selisih antara realisasi 5,45 persen pada paruh pertama tahun ini dan angka 6 persen tahun depan adalah jarak yang harus ditutup oleh investasi, hilirisasi, dan industri yang hari ini baru berada di tahap pembangunan.
