Cekricek.id — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ende memindahkan layanan tatap muka bagi wajib pajak ke halaman Rumah Arsip setelah gedung utamanya terdampak rangkaian gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur sejak Sabtu, 15 Agustus 2026. Pengalihan layanan itu dimuat pajak.go.id, Rabu, 19 Agustus 2026.
Pemindahan berlaku mulai Selasa, 18 Agustus 2026. Pelayanan yang semula berlangsung di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Ende kini dipusatkan di halaman Rumah Arsip kantor tersebut, di Jalan Eltari Nomor 4, Kabupaten Ende, tepat di samping Kantor Bupati Ende. Lokasi yang sama sekaligus ditetapkan sebagai crisis center KPP Pratama Ende selama situasi darurat gempa berlangsung, sehingga penanganan krisis dan pelayanan wajib pajak dijalankan pada satu titik.
Baca juga: Kejagung Tetapkan Dua Pegawai Pajak Tersangka Kasus Ekspor Pulp Rp2 Triliun
Gedung Utama Terdampak Guncangan
Kepala KPP Pratama Ende, Deddy Arief Setiawan, menyatakan pemindahan lokasi diambil sebagai langkah mitigasi keselamatan. Bangunan kantor yang biasa menerima wajib pajak dinilai tidak lagi aman dipakai selama rentetan guncangan belum mereda.
“Gedung utama KPP Pratama Ende mengalami dampak kerusakan akibat guncangan gempa. Kerusakan fisik serta potensi risiko struktur bangunan pada gedung utama KPP Pratama Ende akibat rentetan gempa dinilai berpotensi membahayakan apabila terjadi gempa bumi susulan. Terlebih hingga saat berita ini ditulis, gempa susulan masih beberapa kali terjadi,” kata Deddy.
Gempa yang menghentak wilayah Nusa Tenggara Timur mulai terasa sejak Sabtu, 15 Agustus 2026. Guncangan susulan masih tercatat beberapa kali ketika keputusan pemindahan lokasi pelayanan diambil pada awal pekan ini.
Petugas Bersiaga Sesuai Jam Kerja
Baca juga: DJP Bantah Kabar Barang Pribadi Akan Dikenai Pajak Mulai 2027
Deddy menyampaikan bahwa petugas pajak telah bersiap dan berjaga di lokasi pelayanan darurat sesuai jam kerja operasional resmi. Kegiatan administrasi tetap berjalan, terlihat dari kedatangan wajib pajak yang mengurus keperluan perpajakan langsung di halaman Rumah Arsip. Salah seorang di antaranya datang untuk mendaftarkan diri guna memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP).
“Proses pelayanan berlangsung kondusif dengan menerapkan penyesuaian alur kerja darurat agar hak dan kebutuhan administrasi masyarakat dapat terpenuhi secara aman dan tertib,” ujar Deddy.
Menurut dia, pemindahan lokasi merupakan komitmen kantornya menjaga keseimbangan antara perlindungan keselamatan jiwa dan keberlanjutan fungsi pelayanan publik di tengah situasi darurat bencana. Alur kerja darurat itu disusun agar wajib pajak yang benar-benar memerlukan tatap muka tetap terlayani tanpa harus masuk ke bangunan yang berisiko.
Kanal Digital Diandalkan Selama Masa Darurat
Baca juga: Penerimaan Pajak Sumatera Barat Semester I 2026 Rp2,26 Triliun, Tumbuh 7,73 Persen
Pemindahan lokasi tidak menghentikan layanan yang biasa diberikan kantor tersebut. Pendaftaran wajib pajak baru termasuk yang tetap dilayani, sebagaimana terlihat dari proses permohonan NPWP yang berjalan di lokasi darurat tersebut.
KPP Pratama Ende mengimbau seluruh wajib pajak mengutamakan keselamatan selama bencana masih berlangsung dan memanfaatkan saluran komunikasi resmi untuk memperoleh informasi maupun layanan perpajakan. Imbauan itu ditujukan agar arus kedatangan ke lokasi darurat dapat ditekan.
Wajib pajak yang keperluannya tidak memerlukan kehadiran fisik dianjurkan memakai kanal berbasis digital. Pelaksanaan administrasi perpajakan dapat diakses melalui aplikasi Coretax DJP pada laman coretaxdjp.pajak.go.id. Adapun konsultasi perpajakan dilayani secara daring melalui saluran komunikasi terintegrasi KPP Pratama Ende di nomor WhatsApp 0821-9382-1717, atau melalui Kring Pajak di nomor 1500200.
