Cekricek.id — Di sebuah ruangan di Mess Andalas, Padang, pada suatu hari di tahun 1980-an, sekelompok mahasiswa Malaysia berfoto bersama seusai kegiatan perhimpunan mereka. Di dinding belakang tergantung potret Raja dan Permaisuri Malaysia. Foto itu tersimpan dalam koleksi pribadi Azmi Abd Azid, salah seorang di antara mereka, dan bertahun-tahun kemudian menjadi salah satu bahan sebuah kajian sejarah.
Kajian tersebut ditulis Wahyu Suri Yani, sejarawan Universitas Andalas, dengan judul Transnational Education and Soft Diplomacy: The Experience of Malaysian History Students at Universitas Andalas, 1985–1997, dan terbit di jurnal Analisis Sejarah Vol. 15 No. 2 tahun 2025. Wahyu melacak jejak mahasiswa Malaysia yang datang ke Padang lewat arsip kampus, dokumen kebijakan, dan wawancara, lalu menemukan bahwa yang mereka bawa pulang bukan hanya ijazah.
Angkanya kecil untuk ukuran hubungan dua negara. Arsip Universitas Andalas mencatat 18 mahasiswa Malaysia pada 1985, naik menjadi 29 orang setahun berikutnya, lalu memuncak pada 1987 dengan 35 orang. Sesudah itu jumlahnya menurun dan bertahan di angka 19 orang sepanjang 1990 sampai 1992, seiring perubahan kebijakan beasiswa dan terbatasnya daya tampung kampus. Wahyu mengunci rentang kerjanya pada 1985 sampai 1997 karena di tahun pertama itulah program pengiriman mahasiswa mulai melembaga di Padang, sementara ujungnya berhenti tepat sebelum krisis moneter 1997 mengubah lalu lintas pendidikan di kawasan.
Mereka datang dengan beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam, lembaga yang mengurus kepegawaian negeri Malaysia, sebagian kecil ditanggung beasiswa negeri bagian dan yayasan swasta. Lama studinya empat sampai lima tahun, mengikuti sistem sarjana Indonesia saat itu. Tiga fakultas menampung paling banyak: Kedokteran, Ekonomi, dan Sastra. Sebabnya bukan semata mutu, melainkan kekurangan tenaga terdidik di dalam negeri Malaysia, terutama guru sejarah, yang sejak 1970-an ditambal dengan mengirim mahasiswa ke luar negeri.
Sejarah di Malaysia bukan mata pelajaran biasa. Reformasi kurikulum 1978 menempatkannya sebagai alat pembentuk identitas kebangsaan, dan pada 1989 pelajaran itu diwajibkan. Kebijakan tersebut berakar pada kerusuhan etnis 13 Mei 1969, yang membuat pemerintah memandang pendidikan sebagai alat integrasi. Adenan bahkan menyebut sejarah, dalam bukunya pada 1985, sebagai “beranda utama dalam membentuk negara dan bangsa yang berdaulat”.
Pelaksanaannya tidak mulus. Ketegangan antara komunitas Melayu, Tionghoa, dan India terus membayangi, dan bahasa pengantar sekolah tetap menjadi soal politik sejak kemerdekaan; kalangan Tionghoa mempertahankan sekolah berbahasa Mandarin dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi sambil menuntut kesetaraan. Di tengah tarik-menarik itu pelajaran sejarah berdiri di dua tempat sekaligus, sebagai bidang akademik dan sebagai arena politik. Filsafat Pendidikan Kebangsaan yang disusun pada 1987 menegaskan tujuannya: melahirkan warga yang seimbang secara intelektual, rohani, emosi, dan jasmani.
Baca juga Sahutan Penonton Ronggeang Jadi Aturan Komposisi
Padang dipilih karena alasan yang tidak semuanya administratif. Kedekatan bahasa dan budaya Minangkabau dengan dunia Melayu memperpendek jarak, biaya kuliahnya terjangkau, dan pada 1992 mahasiswa Malaysia sudah tersebar di 16 kota di Indonesia. Di Padang mereka tidak hanya masuk Universitas Andalas, tetapi juga IAIN Imam Bonjol dan IKIP yang kini bernama Universitas Negeri Padang.
Mess Andalas
Asrama itu bekerja seperti kampus kedua. Makan bersama, kegiatan keagamaan, dan obrolan panjang tentang perkuliahan berlangsung di sana, di luar jam yang tercatat dalam daftar hadir mana pun.
Dosen kerap datang berkunjung, memberi nasihat yang tidak selalu berhubungan dengan mata kuliah, sehingga garis antara bimbingan akademik dan keramahan tuan rumah menjadi kabur. Wahyu membaca perjumpaan semacam itu sebagai diplomasi yang tumbuh sendiri, tanpa nota kesepahaman, tanpa upacara, dan tanpa pejabat yang menandatangani apa pun. Mahasiswa yang tinggal di sana, tulisnya, berlaku sebagai duta tidak resmi: mereka membawa kebiasaan dari negerinya, lalu menyerap kebiasaan tuan rumahnya, dan keduanya berlangsung di meja makan yang sama.
Kesulitan terbesar justru datang dari hal yang dikira paling mudah. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berbagi akar, tetapi struktur dan idiomnya berbeda, dan di Padang ada bahasa Minang yang dipakai sehari-hari begitu mereka keluar dari ruang kuliah.
Sarji Bin Kasim, guru sejarah di SMK Mangkarak, Bandar Bera, Pahang, yang kuliah di Padang pada 1988 sampai 1992, mengingat masa itu dalam wawancara di Kuala Lumpur pada Juni 2014. “Masalah utamanya komunikasi dan penguasaan bahasa. Mahasiswa Malaysia mengira bahasa Melayu, Indonesia, dan Minang serupa, padahal berbeda. Awalnya komunikasi minim, tetapi pada semester ketiga keadaan membaik lewat interaksi dengan mahasiswa dan dosen setempat,” katanya.
Baca juga Musik Banyuwangi Berganti Genre Setelah Kekerasan 1965
Yang ia gambarkan bukan hambatan yang lenyap, melainkan hambatan yang berganti fungsi. Salah ucap berubah menjadi bahan tertawaan bersama, dan tawa itu memperpendek perkenalan. Adaptasi bahasa, tulis Wahyu, adalah bagian dari pendidikan lintas negara itu sendiri: yang diterjemahkan bukan cuma kata, melainkan juga cara memandang.
Ruang Kuliah Sejarah
Di kelas, mereka bertemu tradisi penulisan sejarah yang belum lazim di Malaysia saat itu: sejarah sosial, sejarah lokal, biografi, dan sejarah intelektual. Dosen Jurusan Sejarah, yang banyak menekuni sejarah Sumatera Barat, membimbing sampai ke soal teknis, mulai dari cara menelusuri arsip, cara mengkritik sumber, hingga cara menempatkan diri dalam perdebatan historiografis.
Yang berubah bukan hanya bahan bacaan. Terbiasa dengan sejarah lokal dan sejarah sosial, mahasiswa Malaysia mulai membaca ulang riwayat negeri sendiri dari sudut yang lebih lebar, menautkan tumbuhnya nasionalisme Melayu dengan gerakan pembaruan di Sumatera Barat. Wahyu meminjam istilah ruang ketiga untuk keadaan tersebut, yakni tempat identitas dan pengetahuan dirundingkan, bukan dipindahkan utuh dari satu negeri ke negeri lain. Akibatnya tidak terbaca pada nilai atau lama studi, melainkan pada apa yang akhirnya mereka pilih untuk diteliti.
Rak Skripsi
Antara 1985 dan 1997 sedikitnya 13 mahasiswa Malaysia lulus dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas. Wan Anuar Wan Muhammad, yang masuk pada 1987 dan lulus pada 1992, menulis tentang sebuah organisasi yang berjuang mempertahankan adat Minangkabau pada 1916 sampai 1935. Napisan Binti Ramli mengangkat reaksi masyarakat Minangkabau terhadap Ordonansi 1925.
Prapan Endin Keling meneliti Jong Sumatera Bond dan perannya dalam pergerakan nasional 1917 sampai 1930. Ramlan Bin Pit membedah Islamic College, lembaga pendidikan politik Permi di Sumatera Barat pada 1931 sampai 1940. Zuraidah Bt. Hanafi menulis Serikat Soematera sebagai partai politik dalam pergerakan nasional 1918 sampai 1935. Nurul Afza Bt. Md. Khalid memilih kelas menengah Minangkabau seperti terbaca dalam novel-novel sebelum Perang Dunia II.
Baca juga Naskah 1789 dan Cara Jawa Menerima Tamu
Sebagian lagi memutar arah ke negerinya sendiri dengan alat yang mereka dapat di Padang. Kamisah Bte Esa menulis pengaruh nasionalisme Indonesia terhadap nasionalisme Melayu lewat Kesatuan Melayu Muda 1937 sampai 1942. Norleila Bt. Ismail meneliti sistem politik dan pengaruh Minangkabau di Negeri Sembilan pada masa pemerintahan Tuanku Muhammad 1898 sampai 1933, sementara Dzaimawati Binti Mohd Zulkarnain menulis campur tangan Inggris atas politik adat Perpatih di negeri yang sama pada 1872 sampai 1888.
Ada pula yang menulis hal yang jauh dari ruang arsip kolonial. Zoha Bin Mustapha meneliti persoalan buruh Indonesia tanpa izin di perkebunan sawit Felda Jengka, Pahang, sepanjang 1970-an hingga 1990-an. Muhammad Adduha Bin Hanafi menulis Tunku Abdul Rahman, dari pembentukan Malaysia sampai Konfrontasi dengan Indonesia 1961 sampai 1966. Mohd Najman Bin Yusof memilih Pemberontakan Dol Said di Naning, Melaka, pada 1831 sampai 1832, dan Amran Bin Shapiai menulis riwayat sebuah desa di Pasir Puteh, Kelantan, pada 1966 sampai 1990.
Deretan judul itulah yang membuat Wahyu menyebut perpindahan mahasiswa ini sebagai diplomasi lunak, meminjam istilah Joseph Nye, yaitu pengaruh yang bekerja lewat daya tarik budaya dan pendidikan alih-alih lewat tekanan. Bagi Malaysia, mengirim mahasiswa ke Padang adalah jalan keluar dari kekurangan tenaga terdidik sekaligus isyarat kekerabatan. Bagi Universitas Andalas, kehadiran mereka memperluas jangkauan reputasinya di dunia Melayu. Pola serupa, catat Wahyu, terlihat pada pertukaran yang dijalankan Universiti Malaya dan Chulalongkorn University, yang oleh Marginson disebut melahirkan komunitas keilmuan bersama di Asia.
Pengaruhnya tidak berhenti pada tahun kelulusan. Sebagian alumni yang pernah kuliah di Indonesia, catat Wahyu, kemudian mendorong kajian sejarah bandingan dan kerja sama kawasan di kampus-kampus Malaysia pada 2000-an, ketika kurikulum di sana mulai memberi tempat pada perspektif ASEAN. Pola serupa berlanjut sampai kini lewat program pertukaran di Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Sumatera Utara.
Wahyu mengakui batas kerjanya. Jumlah narasumber lisannya sedikit, hanya sebagian kecil alumni Malaysia yang masih bisa dihubungi, sementara akses ke arsip lembaga dari 1980-an dan 1990-an terkendala pengarsipan yang tidak lengkap dan belum didigitalkan. Ia menyebut penelitian lanjutan perlu menambah kesaksian dan membandingkan arsip dari kampus-kampus Indonesia yang lain sebelum gambaran yang lebih utuh bisa disusun.
Foto di Mess Andalas itu sendiri tidak menjelaskan apa pun. Sekelompok anak muda, sebuah acara yang baru saja usai, dan dua potret di dinding yang mengingatkan mereka pada negeri yang jauh. Yang tidak masuk ke dalam bingkai adalah tiga belas skripsi yang kelak ditulis, dan ruang-ruang kelas di Malaysia tempat isi skripsi itu diajarkan kembali kepada murid yang tidak pernah tahu Padang.
