Manfaat Digitalisasi Lebih Merata di Provinsi dengan IPM Rendah

Sebuah provinsi yang angka pembangunan manusianya di bawah rata-rata nasional dan sebuah provinsi yang angkanya di atas rata-rata sama-sama mencatat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan keduanya diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi inklusif yang sama, yakni pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Namun, data tujuh tahun dari provinsi-provinsi Indonesia menunjukkan bahwa digitalisasi bergerak ke arah yang berlawanan di dua kelompok itu.

Di kelompok pertama, kemajuan digital berjalan seiring dengan pertumbuhan yang lebih inklusif. Di kelompok kedua, hubungan itu justru negatif. Menurut para penulisnya, perbedaan arah itu berkaitan dengan tingkat pembangunan manusia di tiap provinsi, yang mencerminkan kemampuan warga dan komunitas untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif.

Temuan itu ditulis oleh Nurul Hidayah dan Istiqomah dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, bersama Khalid Eltayeb Elfaki dari Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Studi Komersial, University of Gezira, Sudan. Artikel mereka berjudul Digitalization and Inclusive Growth: The Moderating Role of Human Development dan terbit di Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan volume 27 nomor 1 tahun 2026.

Satu Indeks Teknologi, Satu Ukuran Pemerataan

Dua ukuran dipasangkan dalam penelitian ini. Ukuran pertama adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT-DI) dari Badan Pusat Statistik, yang dipakai sebagai cermin digitalisasi. Ukuran kedua adalah indikator pertumbuhan ekonomi inklusif dari pilar 2 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Bappenas, berskala 1 sampai 10, yang terdiri atas sub-pilar pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Di antara keduanya, para penulis menaruh indeks pembangunan manusia (IPM), yang memuat ukuran kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Mereka memandang IPM bukan hanya sebagai penanda kesejahteraan, melainkan juga sebagai daya serap suatu daerah dalam memanfaatkan teknologi digital. Pada 2023, IPM nasional Indonesia mencapai 74,39, tetapi kesenjangan antarprovinsi masih lebar.

Kesenjangan itu digambarkan menurut arah mata angin. Provinsi di wilayah barat, seperti Jawa dan Sumatra, umumnya mencatat perkembangan TIK dan IPM yang lebih tinggi. Di sisi lain, wilayah timur, termasuk Papua, Maluku, dan sebagian Nusa Tenggara, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital, pendidikan, dan kesehatan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti pendapatan dan peluang yang merata.

Datanya mencakup 32 provinsi pada 2017 sampai 2023. DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dikeluarkan dari model utama karena IPM dan tingkat TIK keduanya jauh lebih tinggi daripada provinsi lain, sehingga dikhawatirkan terlalu memengaruhi hasil. Menurut para penulis, uji ketahanan yang memasukkan semua provinsi tetap menghasilkan arah yang konsisten.

Satu Angka yang Naik, Satu Interaksi yang Menahan

Pada tingkat keseluruhan, hasil pertama terbaca lugas. Dalam regresi sederhana, koefisien ICT-DI terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif bernilai 0,454774 dengan probabilitas 0,0000, sehingga para penulis menyimpulkan digitalisasi berpengaruh positif dan bermakna. Menurut mereka, digitalisasi memperbaiki inklusivitas dengan mengurangi hambatan akses dan memperluas keikutsertaan dalam kegiatan ekonomi.

Gambaran berubah ketika IPM ikut dimasukkan sebagai pemoderasi. Dalam regresi moderasi, koefisien ICT-DI tetap positif, 0,221297, dan koefisien IPM juga positif, 0,109610. Namun, koefisien interaksi antara ICT-DI dan IPM bernilai negatif, minus 0,022183, dengan probabilitas 0,0056, sehingga tetap bermakna secara statistik.

Para penulis membaca tanda negatif itu sebagai petunjuk bahwa IPM melemahkan hubungan positif antara digitalisasi dan pertumbuhan inklusif. Dengan kata lain, pengaruh digitalisasi terhadap pemerataan tidak seragam, tetapi berubah menurut tingkat pembangunan manusia di tiap provinsi. Pada titik ini, penelitian beralih dari model utama ke pembagian dua kelompok provinsi.

Baca juga Kesiapan Digital, Negara Kaya dan Miskin Menuai Hasil Berbeda

Penjelasan yang mereka ajukan adalah perubahan teknologi yang bias keterampilan. Di provinsi ber-IPM lebih tinggi, digitalisasi cenderung menguntungkan pekerja terampil yang lebih mampu memakai teknologi digital, sehingga pendapatan dan produktivitas mereka naik. Pekerja berketerampilan rendah belum tentu menikmati kenaikan serupa, dan manfaat ekonomi pun terbagi tidak merata.

Provinsi ber-IPM Rendah, Pengaruh yang Positif

Untuk menelusuri perbedaan itu, para penulis membagi provinsi menurut IPM 2023 terhadap rata-rata nasional, kali ini dengan seluruh 34 provinsi dan data asli. Mereka menegaskan, hasil subkelompok ini merupakan pelengkap dan tidak dapat dibandingkan langsung dengan estimasi utama. Kelompok di bawah rata-rata nasional berisi 15 provinsi. Pembagian ini dipakai untuk memahami lebih jauh efek moderasi negatif yang muncul pada model utama.

Di 15 provinsi itu, koefisien ICT-DI bernilai 1,016549 dengan probabilitas 0,0000, positif dan bermakna. Menurut para penulis, di daerah dengan IPM lebih rendah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi lebih inklusif. Digitalisasi membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi warga yang selama ini sulit menjangkau informasi, layanan keuangan, dan pasar.

Para penulis menyebut beberapa jalur yang dicatat studi lain dalam daftar rujukan mereka. Pembayaran digital, terutama uang seluler, membuka jalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta pekerja sektor informal untuk ikut aktif dalam ekonomi. Gagasan lompatan teknologi, yakni melewati tahap pembangunan konvensional, disebut sangat relevan bagi provinsi ber-IPM di bawah rata-rata.

Salah satu contoh yang mereka angkat menyangkut layanan keuangan. Ketimbang membangun kantor cabang bank secara fisik, layanan keuangan digital dapat lebih cepat menjangkau komunitas yang sebelumnya tidak punya rekening bank. Di perdesaan, program desa digital disebut berperan dalam pembangunan inklusif karena memperkuat sumber daya manusia di tingkat akar rumput, sekaligus ketahanan dan kemandirian komunitas setempat.

Provinsi ber-IPM Tinggi, Pengaruh yang Berbalik

Di sisi lain garis rata-rata, angkanya membalik. Pada provinsi dengan IPM di atas rata-rata nasional, koefisien ICT-DI bernilai minus 0,572281 dengan probabilitas 0,0000, negatif dan bermakna. Para penulis menilai, di daerah dengan pembangunan manusia tinggi, digitalisasi tidak serta-merta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan dampaknya lebih rumit.

Baca juga Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur Antarprovinsi Menyempit

Rumitnya terletak pada siapa yang menikmati hasil. Di daerah yang lebih maju, adopsi teknologi cenderung berpihak pada individu berketerampilan tinggi, sehingga muncul kesenjangan digital. Otomatisasi dan efisiensi juga dapat mengurangi kebutuhan akan pekerjaan rutin, dan peluang kerja bagi kelompok berpendapatan rendah ikut menyempit. Hasil transformasi digital pun terpusat pada kelompok yang lebih terampil.

Menurut para penulis, akibatnya tampak pada tiga hal: kesenjangan pendapatan yang melebar, peluang kerja yang berkurang bagi pekerja berketerampilan rendah, dan terbatasnya keikutsertaan kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi digital. Dalam keadaan seperti itu, digitalisasi tidak lagi memperluas inklusi, tetapi memusatkan manfaat pada kelompok yang sudah lebih dulu diuntungkan.

Hal serupa mereka lihat pada layanan publik. Tata kelola digital disebut mendorong keterlibatan warga lewat partisipasi dan layanan elektronik, tetapi manfaatnya hanya dirasakan di daerah dengan literasi digital dan koneksi internet yang memadai. Itulah sebabnya, menurut mereka, kemajuan digital provinsi ber-IPM tinggi tidak otomatis berbuah hasil yang inklusif.

Para penulis merangkum temuan moderasi itu dalam satu kalimat. “Pembangunan manusia yang lebih tinggi tidak otomatis menjamin pemerataan manfaat digital, tetapi justru dapat memperdalam ketimpangan dalam kondisi tertentu,” tulis Nurul Hidayah, Istiqomah, dan Khalid Eltayeb Elfaki dalam bagian pembahasan, sebagaimana diterjemahkan dari naskah berbahasa Inggris.

Resep yang Dibedakan untuk Dua Kelompok

Dari dua arah itu lahir dua resep kebijakan. Untuk provinsi ber-IPM rendah, para penulis menyarankan prioritas pada perluasan akses TIK, penguatan literasi digital, dan perbaikan infrastruktur dasar. Untuk provinsi ber-IPM tinggi, mereka menyarankan upaya meredam ketimpangan digital, mendukung adaptasi tenaga kerja, dan memastikan kemajuan teknologi tidak berujung pada tersisihnya sebagian warga dari ekonomi.

Pada bagian ringkasan, saran untuk provinsi ber-IPM tinggi dirumuskan lebih spesifik, yakni memperkuat keterampilan digital dan kebijakan pasar kerja yang inklusif. Kebijakan digital yang seragam untuk semua daerah, menurut mereka, bisa jadi tidak efektif, sehingga diperlukan strategi yang menyatukan pembangunan digital dengan peningkatan mutu sumber daya manusia.

Baca juga Modal Budaya Menggerakkan PDRB lewat Pembangunan Manusia

“Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak otomatis menghasilkan capaian yang inklusif, tetapi bergantung pada kapasitas sumber daya manusia dan pemerataan peluang digital,” tulis para penulis dalam simpulan, juga dalam terjemahan. Karena itu, menurut mereka, pertumbuhan inklusif di era digital menuntut kebijakan yang menyelaraskan kemajuan teknologi dengan pembangunan manusia dan akses yang adil.

Batas Data Provinsi, Batas Satu Pemoderasi

Para penulis juga mencatat batas penelitian mereka. Analisisnya hanya mencakup 2017 sampai 2023 dan memakai data tingkat provinsi, sehingga mungkin tidak menangkap variasi pada tingkat yang lebih rinci seperti kabupaten atau kota. Analisis moderasinya pun hanya bertumpu pada IPM, tanpa memasukkan literasi digital, kualitas kelembagaan, atau inklusi sosial.

Mereka menyarankan riset berikutnya menjelajahi dimensi-dimensi itu agar pemahaman tentang ketimpangan digital menjadi lebih utuh. Dari sisi kebijakan, mereka menegaskan perlunya strategi yang dibedakan menurut daerah, karena pendekatan kebijakan yang sesuai konteks dan terpadu dinilai penting agar digitalisasi menyumbang pada pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.