Orang Kamoro Mau Terima Wisatawan asal Kampung Tetap Mereka Atur

Sesudah Konferensi Rio 1992, gagasan keberlanjutan masuk ke agenda politik sebagian besar negara, dan pariwisata berkelanjutan lahir bersama bentuk-bentuk wisata baru lainnya. Pada awal 1990-an itu pula, industri tambang yang bekerja di tanah ulayat mulai mengubah penghidupan orang Kamoro di pesisir Mimika, Papua. Pada Februari dan Maret 2022, sebuah tim peneliti datang ke sana membawa satu pertanyaan: maukah kampung-kampung itu menerima pelancong, dan dengan syarat apa.

Jawabannya dituliskan Timika Aryani Anindhita, Seweryn Zielinski, dan Young-joo Ahn dari Sejong University di Seoul, bersama Celene B. Milanes dari Universidad del Magdalena di Kolombia. Artikel mereka berjudul The Protection of Natural and Cultural Landscapes through Community-Based Tourism: The Case of the Indigenous Kamoro Tribe in West Papua, Indonesia, terbit di jurnal Land volume 13 tahun 2024. Empat belas orang mereka wawancarai di Kampung Poumako, Kampung Kamoro Jaya, dan kota Mimika, sebagian besar orang Kamoro sendiri.

Awal 1990-an: Tambang Datang, Pilihan Menyempit

Orang Kamoro, menurut naskah itu, berjumlah sekitar 15.000 sampai 18.000 jiwa dan bermukim di kurang lebih 40 kampung, masing-masing dihuni 100 sampai 500 orang. Kampung-kampung itu berdiri di dekat pantai, muara, atau tepi sungai. Mereka dikenal dengan sebutan 3S, yakni sungai, sampan, dan sagu, tiga hal yang menopang hidup sebuah suku nelayan yang juga berburu dan menokok sagu.

Kehadiran tambang sejak awal 1990-an, tulis para peneliti dengan merujuk kajian terdahulu, membawa kerusakan lingkungan yang besar, pembangunan kota, arus pendatang yang cepat, dan sistem ekonomi kapitalis yang sulit diikuti warga setempat. Akibatnya, orang Kamoro tinggal memiliki sedikit pilihan ekonomi. Dari titik itulah wisata berbasis komunitas, yaitu wisata yang dikelola warga sendiri, mulai dibicarakan sebagai jalan lain.

Jalan itu dianggap cocok karena cara pandang orang Kamoro terhadap alam. Naskah tersebut mencatat bahwa dalam pandangan suku-suku besar Papua, tanah adalah Ibu yang melahirkan beragam makhluk hidup dan kebudayaan. Tanah dipandang berjiwa dan bernilai sakral. Manusia dianggap milik tanah, sehingga wajib menjaganya.

Baca juga Wisata, Tambang, dan Hak Tanah Togutil di Halmahera

Februari 2022: Empat Belas Suara dari Mimika

Kampung-kampung yang didatangi peneliti hanya bisa dicapai dengan perahu ketika air pasang, sesudah satu jam naik bus dan tiga jam berperahu. Di sana, semua orang yang diwawancarai menyatakan akan menyambut wisatawan di kampung mereka. Para peneliti menyebut orang Kamoro sangat terbuka terhadap wisata, bahkan bersemangat, dan paham apa yang dimaksud dengan kata itu.

Pemahaman itu punya tiga corak. Lima kali wisata disebut sebagai urusan rekreasi dan penyegaran, empat kali sebagai cara menunjukkan kebudayaan, dan tiga kali sebagai kedatangan orang untuk berkunjung. Sebagian orang memberinya warna budaya yang kuat, yakni tempat memamerkan seni dan budaya Kamoro supaya dikenal banyak orang, sebab suku ini dikenal lewat tarian dan ukirannya.

Seorang partisipan yang dicatat penulis sebagai Informan 2 merumuskannya dengan perbandingan. Bagi orang Kamoro, katanya, alam adalah mal karena di sanalah mereka menemukan makanan dan hiburan, sebagaimana dikutip dalam naskah berbahasa Inggris itu. Ia membayangkan tamu ikut mencari kepiting di hutan bakau, memancing, atau mengumpulkan hasil laut, lalu mencoba sendiri hidup semacam itu.

Yang Dicatat Anindhita tentang Harapan Kampung

Harapan para narasumber dirangkum peneliti dalam empat butir. Dua belas kali para narasumber menyebut wisata yang sepenuhnya dikelola komunitas, delapan kali menyebut tumbuhnya ekonomi lokal sekaligus perkenalan budaya, tiga kali menyebut keterlibatan anak muda beserta pengetahuan tradisional mereka, dan dua kali menyebut perkenalan cara hidup 3S kepada orang luar. Pengelolaan penuh oleh komunitas menjadi harapan yang paling sering disebut.

Anak muda mendapat tempat khusus dalam harapan itu. Seorang narasumber menuturkan bahwa banyak anak Kamoro kini terpengaruh teknologi, misalnya bermain telepon genggam. Lewat wisata, kata dia, anak-anak itu bisa diajak dan diajari kebudayaan yang nanti mereka perkenalkan kepada orang lain. Narasumber lain berharap warga bertemu orang baru dan saling bertukar pengetahuan sehingga wawasan kampung meluas.

Kekhawatiran juga ada, walau lebih jarang terdengar. Manfaat ekonomi disebut tujuh kali, sedangkan sampah yang berlebihan lima kali, dampak sosial budaya yang buruk tiga kali, dan hilangnya tanah dua kali. Sebagian warga takut investor berdatangan sehingga orang tergoda menjual tanah lalu kehilangan rumah. Ada pula yang cemas akan tamu yang mabuk dan berperilaku tidak pantas bila datang banyak dan tidak terkendali.

Para peneliti menilai para narasumber lebih memusatkan perhatian pada manfaat dan kurang menimbang dampak buruk yang lebih rumit. Mereka menulis bahwa memamerkan budaya dan kerajinan kepada wisatawan memang mendatangkan kebanggaan, tetapi juga mendorong budaya menjadi barang dagangan. Dampak semacam itu, menurut naskah tersebut, tidak dikenali oleh para narasumber.

Ukiran, Bakau, dan Meriam Sisa Perang Dunia Kedua

Ketika ditanya apa yang bisa ditawarkan, wisata alam dan wisata budaya sama-sama disebut dua belas kali, jauh di atas olahraga air yang disebut empat kali dan wisata kuliner dua kali. Para narasumber menunjuk sungai berair jernih, muara dengan pemandangan indah, hutan bakau, pantai yang lebar, dan laut. Kegiatan sehari-hari pun mereka anggap layak ditonton, seperti membelah kayu untuk mencari tambelo, sejenis moluska.

Soal budaya, mereka menunjuk ukiran tanpa ragu. Seorang narasumber mengatakan sebagian besar tamu yang datang ke kampungnya mencari ukiran, dan benda itu sudah menjadi sumber penghasilan penting bagi warga. Naskah itu juga mencatat patung khas tiap kampung yang melambangkan leluhur, anyaman tikar dan tas buatan perempuan dari serat, kulit kayu, daun sagu muda, dan daun pandan, serta tifa yang dihiasi ukiran.

Ada pula peninggalan yang lebih muda. Para narasumber menyebut benda-benda dari masa pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua dan dari zaman kolonial Belanda. Di satu kampung tersisa sebuah meriam, dan sesekali orang datang untuk memotretnya. Narasumber lain menyebut meriam, tank, dan pesawat yang jatuh di hutan bakau, yang menurutnya bisa menjadi warisan budaya bila wisata berkembang.

Baca juga Pengukir Papua Buktikan Seni Bukan Adaptasi Evolusi

Zielinski dan Daftar Rintangan yang Panjang

Untuk memetakan rintangan, tim ini memakai kerangka yang sebelumnya disusun Zielinski bersama peneliti lain dari banyak kasus nyata di berbagai negara, berisi lebih dari 80 jenis hambatan. Di Mimika, delapan di antaranya muncul. Yang paling sering disebut, sepuluh kali, adalah kurangnya tenaga terlatih di tengah warga maupun pemimpinnya. Menurut para narasumber, sampai saat itu belum pernah ada pelatihan khusus wisata.

Rintangan kedua, disebut delapan kali, adalah prasarana. Belum ada angkutan umum, sehingga tamu harus menyewa perahu atau mengaturnya dengan warga, dan perahu pun tidak berguna bila bahan bakar tidak tersedia. Penginapan, rumah makan, dan toilet umum belum ada, sehingga warga hanya mengandalkan beberapa rumah penduduk. Para peneliti menilai prasarana angkutan air sebagai kebutuhan yang menentukan bagi wisata apa pun di kawasan itu.

Tiga rintangan berikutnya masing-masing disebut empat kali, yaitu dukungan dana, pengetahuan warga tentang wisata, dan perhatian pemerintah. Para narasumber mengatakan pemerintah daerah mulai mengembangkan ekowisata di hutan bakau, tetapi tidak ada dana untuk wisata di wilayah yang dihuni orang Kamoro. Mereka juga mengeluh bahwa keputusan pembangunan kadang diambil sepihak, tanpa lebih dulu berbicara dengan kampung.

Tiga rintangan terakhir masing-masing disebut dua kali. Kerja sama antara lembaga yang bekerja di kawasan itu dan komunitas dinilai lemah, arah wisata ke depan tidak jelas, dan wabah korona saat wawancara berlangsung membuat orang asing dilarang datang ke kampung. Seorang narasumber mengeluh bahwa orang yang datang membawa rencana biasanya bersemangat di awal lalu menghilang, sehingga warga merasa ditinggalkan tanpa penjelasan.

Dari Taganga sampai Lombok: Kendali yang Bergeser

Soal kepemilikan, pilihan para narasumber terbagi dua tetapi searah. Delapan memilih wisata yang dimiliki komunitas dan didukung pihak lain, sedangkan empat memilih wisata yang dimiliki komunitas dan diurus orang kampung sendiri. Pihak luar, entah pemerintah, yayasan, atau pemodal, mereka harapkan mendampingi lewat pelatihan, pengelolaan keuangan, dan bahasa, lalu mundur dan membiarkan warga bekerja.

Di sinilah para peneliti menempatkan kasus Mimika dalam rantai riset yang lebih panjang. Telaah terdahulu atas 68 prakarsa wisata komunitas di negara berkembang, yang mereka kutip, menunjukkan 78 persen dimulai dengan bantuan pihak luar. Bantuan itu perlu, tetapi keseimbangan bisa bergeser sehingga kendali pihak luar perlahan membesar. Mereka menyebut hal itu terjadi di Taganga, Kolombia, di sebuah komunitas dekat Taman Nasional Ao Phang Nga, Thailand, di Kimana, Kenya, dan di dua desa di Lombok.

“Orang Kamoro tampaknya kurang memahami mekanisme ini dan akibatnya yang berat,” tulis Anindhita dan rekan-rekannya dalam naskah yang aslinya berbahasa Inggris. Namun, mereka juga mencatat satu penahan. Tanah leluhur orang Kamoro dimiliki bersama, sehingga jauh lebih sulit dijual kepada pemodal luar, yang harus meminta persetujuan komunitas bahkan untuk sekadar beroperasi di sana.

Baca juga Sagu Marind-Anim di Merauke Kini Hanya Dimasak Saat Acara Adat

Riset lain yang mereka sandingkan memberi sisi yang lebih cerah. Telaah Zapata dan rekan-rekannya atas 34 proyek wisata komunitas di Nikaragua menunjukkan pengetahuan lokal kembali dihargai oleh generasi muda, yang bangga pada pekerjaan orang tuanya dan melihat kemungkinan hidup serta bekerja di kampung sendiri. Para peneliti menyandingkannya dengan harapan narasumber Kamoro bahwa wisata dapat merawat budaya di kalangan anak muda.

Batas Temuan Menurut Para Penulisnya

Para penulis sendiri menyebut keterbatasan utama risetnya, yaitu jumlah wawancara yang relatif sedikit sehingga mungkin tidak mencakup seluruh ragam pandangan orang Kamoro. Para narasumber juga lebih banyak bergaul dengan orang luar daripada kebanyakan warga kampung, sehingga lebih paham soal wisata. Karena itu, dukungan komunitas secara keseluruhan terhadap wisata belum dapat dinilai dengan tuntas.

Mereka menambahkan bahwa narasumber tidak selalu cukup tahu untuk membicarakan rintangan yang jarang atau tersembunyi, sehingga banyak rintangan mungkin belum tercatat. Riset ini mereka sebut sebagai yang pertama menggali pandangan orang Kamoro tentang wisata di wilayahnya. Langkah berikutnya, menurut mereka, bisa berupa penyusunan kerangka untuk menjalankan wisata komunitas itu sendiri.

Kesimpulan mereka bersyarat. Wisata komunitas di kampung Kamoro dinilai hanya mungkin berjalan bila rintangan pokoknya disingkirkan, terutama kemampuan teknis, dana, dan prasarana, dan itu menuntut pemerintah melepas sebagian kuasanya kepada komunitas. Menurut para narasumber, hal itu belum terjadi.

“Meski pengembangan wisata tidak selalu menjamin perlindungan bentang alam dan budaya, prakarsa yang dipimpin komunitas dan didukung pemerintah dapat menjadi penghalang bagi masuknya industri yang kurang berkelanjutan dan dikendalikan pihak luar,” tulis keempat peneliti itu dalam naskah berbahasa Inggris tersebut. Bagi orang Kamoro, tulis mereka, wisata komunitas menawarkan cara berhubungan dengan dunia kapitalis dengan syarat mereka sendiri sambil menjaga adat, tradisi, dan cara pandang mereka.