Cekricek.id — Pada 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bangkrut. Seluruh wilayah yang sebelumnya dikuasai perusahaan dagang itu diserahkan kepada Kerajaan Belanda. Inggris sempat memegang Hoofdcomptoir van Sumatra’s Westkust sampai 1819, lalu menyerahkannya kepada Pemerintah Hindia Belanda. Dari rangkaian pergantian kekuasaan itulah sebuah distrik di pedalaman Limapuluh Kota kelak tercatat dengan nama Payakumbuh.
Rangkaian tanggal itu dilacak Dwi Kurnia Sandy, peneliti Balakala Bhumi Apsara di Bantul, Yogyakarta, dalam artikel Payakumbuh: Kajian Arkeologi Perkotaan di Keresidenan Pantai Barat Sumatra. Tulisan tersebut terbit di jurnal Purbawidya Volume 14 Nomor 1 pada 2025, halaman 129 sampai 150. Metodenya studi pustaka atas peta, foto, koran, dan dokumen masa kolonial, yang kemudian diverifikasi lewat survei lapangan.
Perubahan administratif berjalan lebih dulu daripada bangunannya. Pada 1825 Pemerintah Hindia Belanda membentuk wilayah setingkat residen bernama Residentie Padang. Dua belas tahun kemudian, pada 1837, statusnya dinaikkan menjadi gouvernement dan wilayah itu disebut Gouvernement Sumatra’s Westkust. Perubahan kekuasaan itu turut memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayah pedalaman. Nama Payakumbuh sendiri belum muncul di dokumen mana pun pada periode tersebut.
Daftar Isi
1863: Nama yang Belum Ada di Staatsblad
Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 18 April 1863 No. 25 membagi Gouvernement Sumatra’s Westkust menjadi tiga residentie, yaitu Padang, Padangsche Bovenlanden, dan Tapanulie. Di Residentie Padangsche Bovenlanden terdapat tiga afdeeling: Tanah Datar, Agam, dan Limapuluh Kota. Ibu kota Afdeeling Limapuluh Kota ketika itu masih bernama Distrik Limapuluh Kota. Wilayah itulah yang kemudian berganti nama menjadi Payakumbuh.
Di dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor 1863 nomor 45 tercatat gaji para penghulu atau larashoofd, pemimpin tertinggi nagari di Sumatra’s Westkust. Setahun kemudian, Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 10 April 1864 No. 5 menyetujui penambahan kantor kas cabang di keresidenan tersebut. Kantor kas utama sudah berdiri di Padang, Fort de Kock, Sibolga, Pariaman, dan Air Bangis. Cabangnya antara lain didirikan di Payakumbuh, yang dalam dokumen itu ditulis Pajakombo.
Nama tersebut muncul lagi di peta. Peta Fort de Kock direkam pada 1889 sampai 1895 dan diterbitkan Topographisch Bureau Batavia pada 1902. Peta itu mencatat Afdeeling Limapuluh Kota berada di bawah Keresidenan Padangsche Bovenlanden dan dipimpin seorang asisten residen. Payakumbuh berperan sebagai ibu kotanya. Dua wilayah lain di afdeeling itu adalah Distrik Puar Datar dan Distrik Pangkalan Koto Baharu.
1894: Lima Belas Baris di Selembar Peta
Sumber utama Sandy adalah Peta Sumatra: A Phenomen in 1891–1893, terbitan Topographisch Bureau Batavia pada 1894. Peta itu digeoreferensi lebih dulu, lalu dimasukkan ke aplikasi Avenza Maps agar mudah dicocokkan dengan data lapangan. Survei kemudian dijalankan mengikuti titik-titik pada peta tersebut. Beberapa bangunan yang ditemukan di lapangan ternyata belum tercatat dalam laporan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat 2018.
Jumlah sarana yang terbaca dari peta itu tidak seragam di dalam artikelnya. Badan tulisan menyebut empat belas fasilitas pendukung roda pemerintahan, sementara tabelnya memuat lima belas baris dan pembahasan berikutnya menyebut sedikitnya lima belas sarana pada 1894. Selisih satu baris itu tidak dijelaskan. Daftarnya mencakup stasiun kereta api, kantor asisten residen yang merangkap kantor pos, sekolah bumiputera, penjara, dan pasar.
Sebagian di antaranya sudah lenyap. Rumah pengemasan kopi, kantin militer, rumah sakit, pasar ternak, dan toko roti tidak lagi menyisakan jejak fisik. Sebagian lain bertahan utuh atau tersisa sebagian, yakni makam Belanda, benteng pertahanan, penginapan, jembatan, pasar, penjara, dan stasiun. Sekolah bumiputera sudah berganti menjadi bangunan baru. Kondisi itu dicatat dari survei lapangan pada 2024.
Beberapa bangunan berganti pemakai tanpa berganti fungsi dasarnya. Kantor asisten residen kini dimanfaatkan Koramil 01 Payakumbuh dan kondisinya masih terawat. Penjara yang berdiri sejak masa kolonial tetap digunakan dan dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan Payakumbuh. Benteng yang sebelum abad ke-20 juga menjadi kediaman asisten residen kini berubah menjadi Asrama Polisi Bivak Payakumbuh, meski hanya sebagian jejaknya yang tersisa.
Baca juga Sejarah Indonesia Masih Jarang Menempatkan Alam sebagai Pelaku
Satu monumen tersisa di bekas pemakaman Eropa. Seluruh makam di sana dihancurkan untuk membuka lahan sekolah, kecuali monumen makam Mayor Jenderal J.L.J.H. Pel Demmeni. Ia diangkat menjadi komandan militer di Aceh pada 2 Juni 1883 dan menjadi gubernur wilayah Aceh pada 1884. Sejak November 1886 ia melepas jabatannya untuk memulihkan kesehatan dan tinggal di Payakumbuh. Ia meninggal pada Desember 1886.
Stasiun Pajakoemboeh dibangun sebelum 1890. Pembangunannya tidak lepas dari industri kopra di Keresidenan Pantai Barat Sumatera. Sejak 1892 Sumatra Barat menjadi eksportir kopra terbesar di Hindia Belanda, dan pada 1911 menyumbang delapan sampai sembilan persen dari total ekspor Hindia Belanda. Payakumbuh dijadikan lokasi pengangkutan kopra dari berbagai wilayah Afdeeling Limapuluh Kota menuju Padang dan Pelabuhan Teluk Bayur.
Jauh sebelum rel dipasang, jembatan sudah lebih dulu berdiri. Pada 1818 sebuah jembatan dibangun untuk menghubungkan wilayah yang dipisahkan aliran Sungai Batang Agam. Hingga awal masa kemerdekaan, jembatan itu menjadi satu-satunya penghubung sisi selatan dan utara kota. Pada 19 Juni 1921 Stasiun Payakumbuh mendapat rute baru setelah jalur trem sepanjang 21 kilometer menuju Limbanang-Suliki diresmikan.
1905 hingga 1935: Tiga Kali Ditetapkan Ulang
Pada Agustus 1905 status kota itu ditegaskan kembali. Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 419, yang memuat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 8 Agustus 1905 Nomor 11, membagi Afdeeling Limapuluh Kota menjadi tiga onderafdeeling, yaitu Payakumbuh, Puar Datar dan Mahat, serta Boven Kampar. Payakumbuh tetap ditetapkan sebagai ibu kota afdeeling. Sejak keputusan itu namanya dipakai sekaligus sebagai nama onderafdeeling dan nama ibu kota.
Delapan tahun kemudian strukturnya dirombak. Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 9 April 1913 no. 28 di dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indië voor 1913 nomor 321 menghapus Keresidenan Padangsche Bovenlanden dan membagi Gouvernement Sumatra’s Westkust menjadi delapan afdeeling. Jabatan residen dihapus, jabatan asisten residen tetap dipakai. Untuk Afdeeling Limapuluh Kota, pusat pemerintahan dan kantor asisten residen berada di Payakumbuh.
Pada 1935 pemerintahan keresidenan ditata ulang sekali lagi. Staatsblad van Nederlandsch-Indie tahun 1935 nomor 450 memuat Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 10 September 1935 No. 26, yang membagi Keresidenan Sumatra’s Westkust menjadi lima afdeeling, yaitu Pesisir Bagian Selatan, Tanah Datar, Agam, Solok, dan Limapuluh Kota. Keputusan itu sekaligus menetapkan kembali susunan kepegawaian pemerintahan dalam negeri di keresidenan tersebut. Payakumbuh kembali ditetapkan sebagai ibu kota sekaligus tempat tinggal asisten residen untuk Afdeeling Limapuluh Kota.
Baca juga Saat Sejarah Kota Cuma Daftar Bangsawan dan Gosip Kampung
Sepanjang periode itu daftar sarana kota bertambah. Antara awal abad ke-20 dan sekitar 1930-an tercatat tujuh bangunan baru, yaitu bioskop, rumah asisten residen, rumah potong hewan, gereja, kantor pengadilan, gelanggang pacuan kuda, dan Gedung Sociëteit. Tambahan itu merupakan jawaban atas kebutuhan sekunder dan tersier, baik bagi pegawai pemerintahan maupun bagi masyarakat lokal. Hingga 1930 jumlah sarana perkotaan di Payakumbuh naik menjadi 22.
Gelanggang pacuan kuda meninggalkan catatan paling rinci. Arsip foto KITLV bertahun 1887 memperlihatkan bangunan pendukungnya, yang kini sudah hilang dan digantikan tribun baru. Pada 1902 H. Cramwinckel, letnan artileri di Fort de Kock atau Bukittinggi, dan Ch. Th. H. de Wilde, kepala depot kuda jantan di Payakumbuh, mulai mengajari para kepala suku merawat dan menunggangi kuda mereka. Pelatihan itu diulang dalam skala lebih besar pada 1903.
Bangunan keagamaan menyusul pada dekade berikutnya. Paviliun untuk pastor selesai lebih dulu, pada 28 Desember 1931. Gereja Katolik Payakumbuh didirikan atas inisiatif Pastor P. J. Van Hoof pada 25 Januari 1933. Kompleks itu kini mencakup gereja, paviliun, sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan asrama suster yang dikelola Yayasan Prayoga. Pada 1932 Van der Meulen memulai tugasnya sebagai Asisten Residen Payakumbuh.
Perubahan juga terbaca pada kebiasaan sehari-hari. Berdirinya Gereja Protestan menandai tumbuhnya komunitas Protestan di tengah masyarakat Payakumbuh yang mayoritas beragama Islam. Keberadaan toko roti membuat penduduk mengenal olahan makanan Eropa. Sebelum masa kolonial moda transportasi utama adalah bendi, lalu berganti kereta api, sementara kalangan elite lokal mulai memakai mobil pribadi.
Dari sebaran bangunan itu Sandy membagi bentuk Kota Payakumbuh masa kolonial ke dalam tiga zona. Zona inti berada di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ahmad Yani. Di sana berdiri kantor asisten residen, kantor pos, kantor pengadilan, penjara, gereja, sekolah, dan pasar. Kawasan pasar sejak awal menjadi kawasan pecinan dan aktivitas pertokoannya didominasi masyarakat keturunan Cina. Pasar Payakumbuh tercatat sebagai pasar tersibuk kedua setelah Pasar Bukittinggi.
Baca juga Ajip Rosidi dan Kegelisahan di Antara Dua Kesusastraan
Zona kedua adalah kawasan penyangga di sekitar Jalan Ade Irma Suryani. Wilayah itu didominasi fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit dan kompleks pemakaman, ditambah benteng dan kantin militer yang dipakai tentara Belanda. Zona ketiga mencakup permukiman masyarakat lokal di pinggiran kota, terutama di sisi timur pusat kota seperti Koto Nan Gadang dan Koto Nan Ampek.
Perpindahan rumah asisten residen dari kompleks benteng ke kawasan yang lebih dekat dengan pusat ekonomi ditafsirkan Sandy sebagai pergeseran strategi kolonial dari pendekatan defensif menuju ekspansi yang lebih terbuka. Bagi penelitinya, kota itu menjadi tanda keberhasilan Pemerintah Hindia Belanda menguasai wilayah Afdeeling Limapuluh Kota.
1942 sampai 1970: Dari Luhak ke Kota Otonom
Pendudukan tentara Jepang membubarkan Gouvernement van Sumatra’s Westkust. Pada 9 Agustus 1942 wilayah itu berubah menjadi Sumatora Nishi Kaigun Shu, setingkat keresidenan, dengan ibu kota di Padang. Struktur pemerintahan di bawahnya tetap mengikuti pembagian administratif yang ditetapkan pada 1935. Kedudukan Payakumbuh sebagai pusat pemerintahan Limapuluh Kota tidak berubah pada masa itu.
Pada 8 Oktober 1945, melalui besluit No. R.I/I, Moh. Syafei membentuk delapan luhak di Keresidenan Sumatra Barat untuk menggantikan sistem afdeeling. Limapuluh Kota berubah menjadi Luhak Limapuluh Kota dengan ibu kota di Kawedanan Payakumbuh. Sistem luhak kemudian dihapus dan diganti sistem kabupaten dan kota. Pada 17 Desember 1970 Payakumbuh memisahkan diri dan menjadi kota otonom.
Kerangka ruang yang dipasang pada masa kolonial tidak ikut berganti secepat namanya. Sandy menyimpulkan Payakumbuh dapat dikategorikan sebagai kota pada masa Pemerintah Hindia Belanda karena adanya lima Staatsblad van Nederlandsch-Indië dalam rentang 1863 sampai 1935 yang mengaturnya. “Tata ruang kota yang dirancang pada masa kolonial masih menjadi dasar bagi pengembangan kota hingga saat ini, dengan hanya sedikit perubahan signifikan pada struktur keruangannya,” tulisnya.
Daftar itu belum tertutup. “Perlu dicatat, jumlah sarana perkotaan yang tertulis di dalam tulisan ini masih dapat berubah,” tulis Sandy. Dokumen masa Hindia Belanda menyebut di Payakumbuh pernah berdiri bank perkreditan rakyat, bank konvensional, dan pegadaian, tetapi dokumentasi visual maupun data lokasinya belum ditemukan. Kajian ini juga terbatas pada area pusat kota dan bertumpu pada sumber sekunder yang diverifikasi lewat survei.
Naskahnya diterima redaksi Purbawidya pada 4 Januari 2025 dan terbit pada 13 Juni 2025. Sampai tanggal itu, belum ada penelitian lain yang menelusuri perkembangan tata kota Payakumbuh masa Hindia Belanda sejauh ini.
