Separuh Lebih Keluarga Suku di India Tanpa Jaminan Kesehatan

Tidak ada fasilitas kesehatan di dekat rumah. Itulah alasan yang paling sering disebut keluarga suku di India ketika menjelaskan mengapa mereka tidak berobat ke fasilitas pemerintah, yakni 44,98 persen. Di belakangnya menyusul waktu tunggu yang terlalu lama, 41,58 persen, lalu mutu layanan yang buruk, 40,88 persen.

Tiga alasan itu dicatat Bapan Biswas, Puja Das, dan Bipul Biswas dalam artikel Healthcare scheme coverage and treatment-seeking behaviour among Scheduled Tribe households in India: a multidimensional poverty perspective, terbit di BMC Public Health tahun 2026. Bapan Biswas bekerja di Indian Institute of Technology Kharagpur, Puja Das di International Institute for Population Sciences di Mumbai, dan Bipul Biswas di Central University of Punjab di Bathinda.

Bahan mereka adalah survei kesehatan keluarga nasional India putaran kelima, yang berlangsung dari 2019 sampai 2021 dan menjangkau 636.699 rumah tangga. Dari jumlah itu, 120.215 rumah tangga tergolong Scheduled Tribes, sebutan konstitusi India untuk komunitas suku. Menurut para penulis, komunitas ini hampir sembilan persen dari penduduk negeri itu.

Hasil pertamanya sederhana. Hanya 47,28 persen rumah tangga suku yang melaporkan dilindungi sebuah skema jaminan kesehatan. Sisanya, 52,72 persen, tidak punya perlindungan apa pun. Artinya, lebih dari separuh keluarga suku di India berada di luar skema semacam itu, di tengah perluasan program perlindungan kesehatan yang dibiayai negara.

Rajasthan dan Chandigarh

Angka nasional itu menyembunyikan jarak yang lebar antarwilayah. Di Rajasthan, 90,43 persen rumah tangga suku punya jaminan kesehatan. Andhra Pradesh mencatat 85,09 persen, Goa 81,17 persen, dan Dadra & Nagar Haveli 80,74 persen. Keempatnya berada di barisan teratas.

Di ujung yang lain ada Chandigarh dengan nol persen, Kepulauan Andaman & Nicobar 2,48 persen, Jammu & Kashmir 8,86 persen, dan Uttar Pradesh 16,09 persen. Para penulis memberi satu catatan: jumlah rumah tangga suku yang terjaring di beberapa wilayah persatuan, seperti Chandigarh dan Puducherry, sangat kecil, sehingga angkanya perlu dibaca hati-hati.

Peta tingkat distrik yang mereka susun memperlihatkan pola serupa. Distrik dengan cakupan tinggi dan sangat tinggi mengelompok di sebagian India barat, tengah, dan selatan. Distrik dengan cakupan rendah lebih sering muncul di utara dan timur, dengan kantong-kantong yang tersebar di timur laut. Distrik yang bertetangga pun kerap berbeda jauh.

Kebanyakan keluarga yang terlindungi hanya memegang satu skema. Secara nasional, 45,26 persen rumah tangga suku tercakup satu skema dan hanya 2,01 persen tercakup lebih dari satu. Beberapa negara bagian berada di atas angka itu: Tamil Nadu 10,54 persen, Gujarat 7,10 persen, dan Odisha 5,36 persen.

Baca juga Separuh Peserta JKN Tak Memakai Kartunya Saat Berobat Jalan

Kerala, Mizoram, Sikkim

Para penulis lalu memilah keluarga suku menurut kemiskinan multidimensi. Ukuran ini tidak menghitung pendapatan, melainkan kekurangan pada tiga hal: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Sebuah rumah tangga digolongkan miskin bila kekurangannya mencapai sepertiga atau lebih dari seluruh ukuran itu.

Di Kerala, 73,07 persen keluarga suku yang tidak miskin punya jaminan kesehatan. Pada keluarga suku yang miskin, angkanya 46,04 persen. Mizoram memperlihatkan jarak serupa, 55,46 persen berbanding 30,88 persen. Di Karnataka perbandingannya 34,76 dan 18,04 persen, sedangkan di Sikkim 28,65 dan 11,95 persen.

Tidak semua wilayah seperti itu. Di Andhra Pradesh, cakupan kedua kelompok nyaris sama, 85,53 persen pada yang tidak miskin dan 84,16 persen pada yang miskin. Di Nagaland, keluarga miskin malah sedikit lebih banyak yang terlindungi, 25,02 persen berbanding 23,16 persen. Para penulis mencatat besarnya selisih memang sangat beragam antarnegara bagian.

Ketika semua ciri rumah tangga dihitung bersamaan, hubungannya tetap terlihat. Peluang keluarga suku yang miskin secara multidimensi untuk punya jaminan kesehatan 0,84 kali peluang keluarga yang tidak miskin. Dengan kata lain, peluangnya lebih rendah, dan selisih itu bermakna secara statistik.

“Kurang dari separuh rumah tangga suku melaporkan memiliki perlindungan skema jaminan kesehatan, dan kemiskinan multidimensi berkaitan dengan tingkat kepesertaan yang lebih rendah,” tulis Bapan Biswas, Puja Das, dan Bipul Biswas dalam naskah yang aslinya berbahasa Inggris. Kalimat itu mereka taruh di bagian simpulan.

Rekening Bank

Satu benda kecil muncul paling menonjol dalam hitungan mereka: rekening bank. Rumah tangga suku yang memilikinya berpeluang 2,34 kali lebih besar tercakup skema jaminan kesehatan dibanding yang tidak punya rekening. Para penulis menyebut kepemilikan rekening itu sebagai penanda inklusi keuangan, dan menempatkannya bersama pendidikan, ukuran keluarga, dan kekayaan sebagai hal yang berkaitan dengan kepesertaan.

Kekayaan bergerak ke arah yang sama. Dibanding kelompok termiskin, peluang punya jaminan naik selangkah demi selangkah di tiap lapisan, sampai 1,43 kali pada kelompok terkaya. Ukuran keluarga juga begitu. Rumah tangga beranggota empat sampai lima orang berpeluang 1,24 kali, dan yang beranggota lebih dari tujuh orang 1,56 kali, dibanding rumah tangga beranggota kurang dari empat.

Beberapa ciri lain ikut berkaitan. Keluarga suku di perdesaan berpeluang 1,16 kali lebih besar punya jaminan daripada yang di perkotaan, dan pemilik lahan pertanian 1,27 kali. Kepala keluarga berpendidikan dasar berpeluang 1,12 kali dibanding yang tidak bersekolah. Rumah tangga yang punya anak balita sedikit lebih rendah, 0,97 kali.

Dari hubungan kekayaan itu para penulis menarik satu pembacaan. Kaitan positif antara kekayaan dan cakupan, tulis mereka, mengisyaratkan bahwa manfaat skema jaminan kesehatan mungkin tidak terbagi rata di antara penduduk suku, padahal skema itu dimaksudkan menyasar kelompok rentan.

Baca juga Separuh Buruh Migran Myanmar di Chiang Rai Pergi Berobat

Klinik Pemerintah, Klinik Swasta

Ke mana keluarga suku pergi ketika sakit? Sebanyak 67,59 persen berobat ke fasilitas kesehatan pemerintah dan 32,41 persen ke penyedia swasta. Pada keluarga yang miskin secara multidimensi, porsi fasilitas pemerintah 69,26 persen. Pada yang tidak miskin 66,79 persen. Fasilitas pemerintah tetap menjadi tumpuan kedua kelompok.

Angkanya lagi-lagi berbeda antarwilayah. Di Tripura, 96,83 persen berobat ke fasilitas pemerintah, dan di Odisha 91,95 persen. Di Jharkhand dan Telangana keadaannya terbalik: swasta dipakai 52,97 persen dan 53,96 persen. Maharashtra hampir terbelah dua, 51,18 persen ke pemerintah dan 48,82 persen ke swasta.

Di Andhra Pradesh, dua kelompok itu berjarak lebar. Keluarga suku yang miskin di sana berobat ke fasilitas pemerintah sebanyak 82,23 persen. Pada keluarga yang tidak miskin, angkanya 57,20 persen, dan sisanya, 42,80 persen, memilih swasta. Di Maharashtra polanya searah: 59,17 persen pada keluarga miskin dan 47,82 persen pada yang tidak miskin.

Kekayaan kembali menjadi penanda. Dibanding kelompok termiskin, keluarga suku terkaya berpeluang 2,34 kali lebih besar berobat ke swasta. Bila dipilah, angkanya 2,51 kali pada keluarga yang tidak miskin dan 3,22 kali pada keluarga yang miskin. Pemilik rekening bank berpeluang 1,26 kali. Sebaliknya, keluarga yang punya jaminan kesehatan lebih jarang ke swasta, dengan peluang 0,66 kali, dan keluarga di perdesaan 0,81 kali dibanding yang di perkotaan.

Soal jenis pengobatan, jawabannya hampir seragam. Sebanyak 98,47 persen memakai pengobatan modern dan hanya 1,53 persen memakai pengobatan alternatif. Pada keluarga miskin, porsi pengobatan alternatif 2,05 persen, pada yang tidak miskin 1,28 persen. Telangana mencatat 3,69 persen, Himachal Pradesh 3,59 persen, dan Bihar 3,45 persen. Menurut para penulis, pengobatan alternatif kini berperan sebagai pelengkap, bukan sumber perawatan utama, bagi sebagian besar penduduk suku.

Baca juga Skor Framingham dan Risiko Jantung Warga Miskin Malaysia

Ruang Tunggu

Lalu, apa yang menjauhkan sebagian keluarga suku dari fasilitas pemerintah? Selain jarak, antrean, dan mutu, ada dua alasan lain yang lebih jarang disebut. Jam buka yang tidak cocok disebut 23,86 persen. Petugas kesehatan yang sering tidak ada di tempat disebut 14,99 persen.

Bobot tiap alasan berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Ketiadaan fasilitas di dekat rumah disebut 68,21 persen di Jammu & Kashmir, 63,01 persen di West Bengal, dan 60,14 persen di Uttarakhand. Di Goa, yang paling dikeluhkan adalah waktu tunggu, 70,51 persen. Haryana menyusul dengan 67,06 persen.

Mutu layanan paling banyak disebut di Andhra Pradesh, 61,37 persen, lalu di Bihar, 53,91 persen. Para penulis mencatat waktu tunggu yang lama menonjol di banyak wilayah, melampaui 60 persen di beberapa negara bagian dan wilayah persatuan.

Batas Data Survei

Para penulis menyebut sendiri batas pekerjaan mereka. Data diambil pada satu kurun waktu, sehingga yang bisa dikenali hanya hubungan, bukan sebab-akibat. Kemiskinan multidimensi berkaitan dengan cakupan yang lebih rendah, tetapi data itu tidak menunjukkan bahwa yang satu menyebabkan yang lain.

Survei itu juga tidak merekam beberapa hal yang mungkin ikut berkaitan dengan cara orang berobat: sikap budaya, kepercayaan pada tenaga kesehatan, dan pandangan orang tentang mutu layanan. Untuk memahami pengobatan alternatif dan hubungannya dengan layanan resmi, mereka menyarankan riset lanjutan.

Para penulis lalu menulis perlunya memperluas kepesertaan skema jaminan kesehatan, sekaligus memperbaiki ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan di wilayah suku yang kurang terlayani. Rendahnya cakupan pada keluarga miskin dan menonjolnya keluhan soal akses serta layanan, menurut mereka, menunjukkan perlunya upaya terarah untuk memperbaiki jangkauan dan efektivitas program kesehatan yang sudah ada.