Aglomerasi Ekonomi dan Emisi Karbon Kabupaten Membentuk Kurva U

Cekricek.id — Kenaikan satu persen kepadatan pekerja beriringan dengan turunnya emisi karbon per kapita 0,11 persen, tetapi dalam model kuadratik aglomerasi ekonomi berbalik seiring emisi naik setelah sekitar 120 pekerja per kilometer persegi. Angka pertama berasal dari model linear, dan keduanya dihitung dari data 514 kabupaten dan kota di Indonesia sepanjang 2017 sampai 2024.

Penelitian itu ditulis Ryvanu Adi Nugroho dan Djoni Hartono, keduanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Naskahnya berjudul Economic Agglomeration and District-Level Carbon Emissions in Indonesia dan terbit di Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 15 Nomor 2 tahun 2026, halaman 471–486. Naskah itu diterima redaksi jurnal pada 20 Februari 2026, direvisi pada 24 April 2026, dan disetujui pada 30 April 2026.

Pertanyaan yang diajukan kedua penulis berbentuk pilihan: apakah aglomerasi ekonomi mendorong efisiensi emisi atau justru menambah tekanan terhadap lingkungan. Mereka menulis bahwa pemusatan kegiatan ekonomi dapat menekan emisi lewat pemakaian bersama infrastruktur, pencocokan tenaga kerja, dan percepatan difusi teknologi. Pemusatan yang sama juga dapat menambah emisi lewat efek skala, kebutuhan energi yang naik, kemacetan, dan perluasan industri.

Aglomerasi ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan kepadatan pekerja, yaitu jumlah orang bekerja per kilometer persegi. Emisi diukur sebagai ton karbon dioksida per kapita per tahun di tingkat kabupaten dan kota. Data emisi diambil dari Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), data sosial-ekonomi dari Badan Pusat Statistik, dan data penanaman modal asing dari BKPM atau Kementerian Investasi.

Panelnya seimbang dengan 4.112 observasi. Modelnya efek tetap dua arah dalam kerangka STIRPAT yang diperluas, dengan PDRB per kapita harga konstan, porsi industri pengolahan, porsi sektor tersier, dan rasio penanaman modal asing terhadap PDRB sebagai peubah kontrol. Semua peubah diubah ke logaritma natural sehingga koefisiennya dibaca sebagai elastisitas, dan galat bakunya dikelompokkan per kabupaten atau kota.

Rentang 2017–2024 dipilih dengan dua pertimbangan. Periode itu mencakup pelaksanaan Nationally Determined Contributions dan penguatan inisiatif ekonomi hijau setelah pandemi. Pertimbangan kedua menyangkut data: menurut penulisnya, indikator sosial-ekonomi tingkat kabupaten yang konsisten baru tersedia luas sejak 2017, walaupun EDGAR menyediakan perkiraan emisi untuk tahun-tahun sebelumnya.

Emisi Rata-Rata 0,471 Ton per Orang

Rata-rata emisi karbon per kapita di 514 daerah itu 0,471 ton per orang, dengan simpangan baku 2,756. Nilai terendahnya 0,000043 ton dan tertingginya 49,917 ton. Menurut kedua penulis, emisi tertinggi umumnya terpusat di daerah dengan industri berat atau industri ekstraktif skala besar, seperti Bontang dan Cilegon. Emisi yang sangat rendah tercatat di kabupaten pedalaman terpencil, terutama di bagian timur Indonesia.

Pada kabupaten beremisi rendah itu, kegiatan ekonomi disebut relatif terbatas dibanding luas wilayah administrasinya. PDRB per kapita harga konstan rata-rata sekitar 38,66 juta rupiah per orang, dengan nilai terendah 3,969 juta dan tertinggi 570,117 juta. Penulisnya menyebut harga konstan dipakai karena emisi karbon lebih dekat kaitannya dengan keluaran fisik dan konsumsi energi daripada gejolak harga nominal.

Kepadatan Pekerja Rata-Rata 5.276 per Kilometer Persegi

Kepadatan pekerja, ukuran aglomerasi ekonomi yang dipakai, rata-rata 5.276 orang per kilometer persegi. Rentangnya sangat lebar, dari 0,34 sampai 10.754 pekerja per kilometer persegi. Kedua penulis membaca rentang itu sebagai polarisasi ruang yang tajam antara pusat ekonomi besar, khususnya kawasan metropolitan di Jawa, dan wilayah bukan perkotaan yang penduduknya jarang.

Struktur ekonominya juga timpang antarsektor. Sektor tersier menyumbang rata-rata 43,59 persen PDRB, sedangkan industri pengolahan rata-rata 12,76 persen. Penulisnya mencatat industri pengolahan tetap menonjol di beberapa daerah, seperti Kota Kediri dan Kabupaten Kudus. Dominasi sektor jasa itu mereka kaitkan dengan gejala deindustrialisasi dini, ketika peralihan ke jasa terjadi sebelum industri pengolahan mencapai tingkat yang lazim di negara maju.

Rasio penanaman modal asing terhadap PDRB rata-rata 9,206 persen, tetapi sebarannya sangat tidak merata, dengan nilai tertinggi 1.040,252 persen. Menurut penulisnya, nilai ekstrem itu muncul di daerah yang menampung tambang skala besar atau proyek strategis berbasis sumber daya, seperti Halmahera Tengah pada awal 2018 dan Maluku Utara dari awal 2015 sampai akhir 2019.

Baca juga Uang Elektronik Menaikkan PDRB per Kapita, Dana BPR Tidak

Aglomerasi Ekonomi dalam Model Linear

Pada model efek tetap dua arah, aglomerasi ekonomi memperoleh koefisien −0,113 dengan galat baku 0,0324, nyata pada taraf satu persen. Artinya, kenaikan satu persen kepadatan pekerja berkaitan dengan turunnya emisi karbon per kapita sekitar 0,11 persen. Kedua penulis menyebut hubungan negatif itu mengisyaratkan efek efisiensi, karena kepadatan yang lebih tinggi memudahkan pemakaian infrastruktur, termasuk jaringan transportasi dan sistem energi.

Peubah lain memberi tanda yang berbeda. PDRB per kapita memperoleh koefisien 0,684 dan porsi sektor tersier 0,566, keduanya positif dan nyata pada taraf satu persen. Rasio penanaman modal asing memperoleh −0,00973, negatif dan juga nyata pada taraf satu persen. Porsi industri pengolahan memperoleh −0,00387 dan tidak nyata secara statistik. Model itu mencatat statistik F 27,63 dan R-kuadrat dalam 0,167.

Besaran koefisien kepadatan itulah yang membuat kedua penulis berhati-hati. “Namun, besaran koefisien yang relatif kecil menunjukkan bahwa perolehan efisiensi ini masih terbatas dan mungkin tidak sepenuhnya mengimbangi efek skala yang terkait dengan ekspansi ekonomi dan kebutuhan energi yang meningkat,” tulis Ryvanu Adi Nugroho dan Djoni Hartono. Mereka mengaitkan efek yang sederhana itu dengan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan terbatasnya peningkatan teknologi.

Aglomerasi Ekonomi dalam Model Kuadratik

Pada model kedua, kepadatan pekerja dimasukkan bersama kuadratnya. Kepadatan memperoleh koefisien −0,343 dan kuadratnya 0,0358, keduanya nyata pada taraf satu persen. Tanda negatif lalu positif itu, menurut kedua penulis, membentuk pola huruf U. Pada kepadatan rendah sampai sedang, aglomerasi ekonomi berkaitan dengan emisi per kapita yang lebih rendah, sedangkan setelah ambang tertentu tambahan aglomerasi berkorelasi dengan emisi yang naik.

Titik balik itu dihitung dengan menyamakan turunan pertama fungsi kuadrat dengan nol, lalu dikembalikan dari bentuk logaritma natural. Hasilnya sekitar 120 pekerja per kilometer persegi. Sampai ambang itu, menurut penulisnya, manfaat pemusatan seperti infrastruktur bersama, jarak perjalanan kerja yang lebih pendek, dan pemakaian input produksi yang lebih efisien dapat membantu menekan emisi per kapita.

Setelah kepadatan melewati ambang itu, tambahan aglomerasi cenderung memperkuat tekanan emisi. Pada tingkat aglomerasi yang sangat tinggi, tulis kedua penulis, perolehan efisiensi tampak diimbangi tekanan ekonomi dan energi yang makin besar, termasuk kemacetan transportasi, perluasan produksi, dan dominasi sektor yang boros energi. Koefisien peubah lain di model ini dekat dengan model linear: PDRB per kapita 0,663, sektor tersier 0,532, dan penanaman modal asing −0,00975.

Penulisnya menolak membaca kurva itu terlalu jauh. “Yang penting, pola nonlinear ini tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti kausal adanya Kurva Kuznets Lingkungan dalam konteks aglomerasi,” tulis mereka. Pola itu, lanjut keduanya, lebih tepat dipahami sebagai hubungan empiris yang mencerminkan keseimbangan dinamis antara efek efisiensi dan efek skala, tanpa menyiratkan adanya titik balik optimal yang bersifat kausal.

Baca juga Pekerja Informal 80,24 Juta, Terlindungi Hanya 6,5 Juta

Jawa dan Luar Jawa, Tanda yang Sama

Untuk melihat perbedaan antarwilayah, sampel dipecah dua kali: menurut letak di Jawa atau di luar Jawa, dan menurut status kota atau kabupaten. Pada pecahan pertama, aglomerasi ekonomi bertanda negatif di kedua kelompok. Di Jawa koefisiennya −0,208 dan hanya nyata pada taraf sepuluh persen. Di luar Jawa koefisiennya lebih kecil, −0,0953, tetapi nyata pada taraf satu persen.

Kedua penulis membaca pasangan angka itu sebagai efek penurunan emisi yang lebih besar di Jawa dengan ketepatan statistik lebih rendah, dan hubungan yang lebih stabil di luar Jawa. Menurut mereka, Jawa menampung sistem metropolitan paling matang dengan struktur industri yang kompleks, jaringan transportasi luas, dan interaksi ekonomi yang padat, sehingga kemacetan, pengelompokan industri, dan limpahan antardaerah dapat menambah keragaman hasil emisi.

Pada kasus luar Jawa, banyak kabupaten disebut masih berada di tahap awal urbanisasi dan transformasi struktural. Di sana, tambahan kepadatan pekerja dinilai lebih jelas mencerminkan perbaikan pemakaian infrastruktur, efisiensi produksi, dan penggunaan energi. Daya jelas kedua model pun berjauhan: R-kuadrat dalam 0,0699 dengan statistik F 4,92 untuk Jawa, dan 0,2007 dengan statistik F 58,35 untuk luar Jawa.

Baca juga DAK Nonfisik Tekan Kemiskinan, DAK Fisik Bekerja di Kepulauan

Kota dan Kabupaten, Ketepatan yang Berbeda

Pola serupa muncul pada pecahan kedua. Di kabupaten, koefisien aglomerasi ekonomi −0,100 dan nyata pada taraf satu persen. Di kota, koefisiennya lebih besar, −0,161, tetapi tidak nyata secara statistik pada taraf yang lazim. Pada kelompok kota pula PDRB per kapita memperoleh koefisien terbesar di tabel heterogenitas, 1,006, sedangkan di kabupaten 0,623.

Penulisnya mengaitkan perbedaan itu dengan keragaman struktur kota di Indonesia, dari komposisi industri, intensitas transportasi, sampai kepadatan penduduk, yang dapat melahirkan dinamika emisi lebih rumit. Kabupaten sebaliknya disebut memiliki tingkat aglomerasi awal yang lebih rendah dan struktur ekonomi yang lebih sederhana, sehingga efek efisiensi dari pemusatan tampak lebih konsisten dalam perkiraan.

“Efek penurunan emisi lebih konsisten teramati di wilayah luar Jawa dan di kabupaten, tempat pemusatan ekonomi masih berada pada tahap yang lebih awal,” tulis kedua penulis dalam kesimpulan. Dari situ mereka menyarankan kebijakan yang dibedakan menurut tempat. Daerah beraglomerasi rendah sampai sedang diarahkan memperkuat pusat pertumbuhan, konektivitas infrastruktur, dan adopsi teknologi hemat energi, sedangkan kawasan sangat urban diarahkan menekan kemacetan, memperluas transportasi rendah karbon, beralih ke energi bersih, dan meningkatkan industri.

Batas penelitian ini ditulis sendiri oleh penulisnya. Efek tetap dua arah meredam bias peubah yang terlewat, tetapi kemungkinan kausalitas terbalik antara emisi dan aglomerasi, serta galat pengukuran pada perkiraan emisi tingkat kabupaten, tidak dapat sepenuhnya disingkirkan. “Karena itu, koefisien yang diperkirakan sebaiknya ditafsirkan sebagai asosiasi bersyarat, bukan efek kausal yang ketat,” tulis mereka.

Beberapa bagian naskah tidak saling cocok. Tabel 3 berjudul hasil estimasi OLS dan nonlinear, padahal kolom pertamanya model efek tetap dua arah. Pembahasan menyebut penggunaan energi bertanda positif dan nyata, padahal tidak ada peubah energi di tabel mana pun. Kerangka STIRPAT disebut memodelkan ukuran penduduk, tetapi tabel hasil tidak memuat peubah penduduk. Contoh Maluku Utara sejak 2015 juga berada di luar rentang data 2017–2024.

Ada pula jarak angka yang tidak dibahas naskah. Titik balik sekitar 120 pekerja per kilometer persegi berada jauh di bawah rata-rata kepadatan sampel, 5.276 pekerja per kilometer persegi, sementara efek penurunan emisi digambarkan bekerja pada kepadatan rendah sampai sedang. Naskah tidak menyebut berapa kabupaten dan kota yang berada di bawah atau di atas ambang itu.

Seluruh temuan itu bertumpu pada dua angka yang bersanding: −0,343 untuk kepadatan pekerja dan 0,0358 untuk kuadratnya. Angka pertama menopang bacaan bahwa aglomerasi ekonomi berkaitan dengan emisi per kapita yang lebih rendah, angka kedua menopang bacaan bahwa kaitan itu berbalik setelah ambang. “Temuan ini menunjukkan bahwa dampak lingkungan aglomerasi sangat bergantung pada keseimbangan antara perolehan efisiensi dan efek skala, sehingga tidak dengan sendirinya menjamin perbaikan lingkungan di semua tingkat kepadatan ekonomi,” tulis kedua penulis.