Cekricek.id — Pakar tata kelola bencana UMY Rahmawati Husein meminta anggaran penanggulangan bencana tidak dikurangi karena mitigasi menentukan besar kecilnya korban.
Penilaian itu ia sampaikan melalui laman resmi UMY, Selasa (08/09/2026).
Anggaran BNPB tercatat Rp4,91 triliun pada 2024, Rp2,01 triliun pada 2025, dan Rp491 miliar pada 2026.
“Semakin besar anggarannya, semakin besar pula upaya yang bisa dilakukan untuk mitigasi, pengurangan risiko, dan penanganan bencana,” katanya.
“Namun, anggaran untuk penanggulangan bencana sebenarnya tidak hanya berasal dari BNPB,” lanjutnya.
“Ada juga dana dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah melalui APBD, pooling fund, serta dana siap pakai untuk menangani bencana,” katanya.
APBN 2026 mengalokasikan Rp1 triliun untuk pooling fund bencana.
Baca juga penjelasan pakar ITB soal karhutla yang terus berulang
Akumulasi dana pooling fund bencana pada semester I 2025 tercatat Rp7,3 triliun.
“Kalau investasi untuk mitigasi dikurangi, kerusakan dan jumlah korban akan lebih sulit ditekan. Kita akhirnya hanya fokus menangani bencana setelah terjadi,” ujarnya.
“Padahal, penguatan kapasitas masyarakat harus dilakukan terus-menerus karena kondisi, kebutuhan, dan masyarakat terus berubah,” katanya.
Baca juga sebaran titik panas karhutla di Kalimantan
“Kadang anggaran dari pemerintah pusat masih terbatas. Sementara pemerintah daerah juga belum banyak mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana,” ujarnya.
“Daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Selain itu, setiap instansi masih cenderung bekerja sendiri-sendiri sehingga koordinasi belum berjalan optimal,” katanya.
BNPB melaporkan kebakaran hutan dan lahan di Klaten, Sragen, Banyumas, serta Kota Palopo pada 7 September 2026.
Enam provinsi menjadi prioritas pengendalian karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Baca juga pendampingan warga terdampak bencana oleh kampus
“Kalau bisa, anggaran jangan dikurangi, bahkan kalau perlu ditambah,” katanya.
“Mekanisme pendanaan juga harus dibuat lebih mudah diakses dengan pengawasan yang baik,” ujarnya.
“Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian,” katanya.
