Kekerasan Negara Tak Terbukti Hambat Industri Afrika Sub-Sahara

Jadwal pemilihan kepala pemerintahan yang dipatok konstitusi dan laju tumbuh pabrik tampak seperti dua urusan yang tidak bersinggungan. Dua ekonom Universitas Indonesia mempertemukan keduanya untuk menguji satu dugaan lama tentang Afrika Sub-Sahara. Dugaan itu berbunyi begini: kekerasan yang dilakukan negara terhadap warganya membuat industri sulit tumbuh. Setelah menelaah 30 negara sepanjang 2000 sampai 2023, mereka tidak menemukan bukti bahwa kekerasan semacam itu menjadi penyebab lesunya industri.

Temuan itu ditulis Tarisai Nomore Madyangove dan Jahen F. Rezki dalam artikel State Political Risk and Industrial Performance: Evidence from Sub-Saharan Africa, yang terbit di Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi volume 15 nomor 2 tahun 2026. Keduanya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Depok. Di satu sisi mereka menimbang kekerasan negara, di sisi lain pertumbuhan nilai tambah industri, lalu bertanya apakah yang pertama benar-benar menekan yang kedua.

Yang diduga: kekerasan negara mengusir pabrik

Dugaan itu lahir dari angka yang muram. Menurut pustaka yang dikutip Madyangove dan Rezki, porsi Afrika dalam manufaktur dunia turun dari sekitar 3 persen pada 1970-an menjadi kurang dari 2 persen pada 2023. Pada 2022, nilai tambah manufaktur per orang di Afrika Sub-Sahara hanya 207 dolar AS, sedangkan rata-rata dunia 1.879 dolar AS. Sektor itu menyumbang 10,4 persen produk domestik bruto dan 7,4 persen lapangan kerja.

Penjelasan yang paling sering dipakai menunjuk risiko politik negara. Kedua penulis memakai istilah kekerasan yang direstui negara untuk menyebut penindasan politik, penyiksaan, pembunuhan, dan penghilangan orang oleh aparat pemerintah. Bentuk risiko ini mereka bedakan dari kudeta, perang saudara, dan kekerasan kriminal. Ukurannya adalah Political Terror Scale, skala berjenjang satu sampai lima.

Menurut pandangan itu, kekerasan negara menimbulkan ketidakpastian karena melemahkan hak milik dan mengganggu siklus produksi. Investasi jangka panjang yang tidak bisa ditarik kembali, padahal dibutuhkan industri, lalu tertahan. Perusahaan menunda menanam modal karena takut asetnya diambil alih, dan penundaan yang serentak dapat menjelma kemandekan satu sektor. Industri dengan aset tetap besar dan rantai pasok rumit disebut paling peka.

Baca juga Ekspor Sumatera Utara Harus Dibuat Dua Kali Permintaannya

Yang didapat: dugaan itu tidak terbukti

Di sisi lain, hasil hitungan Madyangove dan Rezki tidak mengikuti dugaan tersebut. Bila kekerasan negara dan pertumbuhan industri sekadar disandingkan, hubungan keduanya memang negatif dan bermakna secara statistik, sejalan dengan banyak kajian terdahulu. Namun, begitu kedua penulis memakai jadwal pemilihan yang dipatok konstitusi untuk memisahkan sebab dari akibat, hubungan itu tidak lagi bermakna secara statistik.

Perbedaan dua hasil itu, tulis mereka, menunjukkan bahwa hubungan yang selama ini teramati kemungkinan mencerminkan sebab-akibat terbalik atau faktor yang tidak ikut dihitung. Kinerja industri yang buruk bisa saja memicu ketidakstabilan politik lewat pengangguran dan ketidakpuasan sosial, sebagaimana dicatat pustaka yang mereka rujuk. Rentang keyakinan 95 persen untuk pengaruh kekerasan negara membentang dari minus 1,64 sampai 0,46, sehingga angka nol tercakup di dalamnya.

Hasil serupa muncul ketika yang diukur hanya manufaktur, yaitu kegiatan pabrik dan pengolahan. Arah hubungannya negatif, tetapi tidak bermakna secara statistik. Kekerasan negara di negara-negara itu tercatat di tingkat sedang. Skor teror politik rata-rata 2,98 dari skala lima, yang menurut kedua penulis berada dekat batas atas tingkat sedang. Pada saat yang sama, nilai tambah industri tumbuh rata-rata 7,25 persen setahun.

Pertumbuhan itu tidak tenang. Dalam data mereka, pertumbuhan nilai tambah industri pernah jatuh sampai minus 45,79 persen dan pernah melonjak sampai 53,85 persen. Keenam indikator tata kelola yang dipakai juga bernilai rata-rata negatif, dari minus 0,58 sampai minus 0,81. Kedua penulis menyebut gambaran itu sebagai gabungan antara ekonomi yang dinamis dan kendala kelembagaan yang menetap.

Yang mendorong industri: pertumbuhan dan modal

Berbeda dari kekerasan negara, faktor ekonomi dasar tampil sebagai pendorong yang konsisten. Pertumbuhan produk domestik bruto, investasi fisik, dan kedalaman sektor keuangan berpengaruh positif dan bermakna di berbagai perhitungan. Di negara-negara yang diteliti, ekonomi tumbuh rata-rata 5,31 persen setahun. Pembentukan modal tetap bruto rata-rata 23,46 persen produk domestik bruto.

Perdagangan luar negeri ikut bergerak. Ekspor tumbuh rata-rata 7,52 persen dan impor 7,25 persen setahun, walau keduanya naik turun tajam. Uang beredar dalam arti luas, yang dipakai sebagai penanda kedalaman keuangan, rata-rata 25,91 persen produk domestik bruto. Angka itu dibaca kedua penulis sebagai ketersediaan kredit yang sedang.

Kedua penulis menyimpulkan bahwa nilai tambah industri bergerak searah dengan naik turunnya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, menurut mereka, lebih menentukan kinerja industri daripada teror politik di negara-negara yang diteliti. Untuk manufaktur, kaitan dengan pembentukan modal bahkan lebih kuat daripada untuk industri secara keseluruhan, dan itu mereka hubungkan dengan sifat sektor tersebut yang padat modal.

Baca juga Harga Rumah Diramal sebagai Rentang, Bukan Satu Angka

Yang mendorong pabrik: aturan dan hukum

Pada kasus kedua, yang berperan adalah lembaga. Dari enam ukuran tata kelola, mutu regulasi paling menonjol. Madyangove dan Rezki menafsirkannya sebagai tanda bahwa aturan yang dapat diperkirakan dan ramah pasar lebih penting bagi industri daripada ukuran ketidakstabilan politik yang lebih luas. Mutu regulasi berpengaruh positif baik pada industri secara keseluruhan maupun pada manufaktur.

Kepastian hukum punya tempat tersendiri bagi pabrik. Menurut kedua penulis, produksi pabrik sangat bergantung pada kontrak yang dapat ditegakkan dan hak milik yang aman. Karena itu, kerangka hukum yang dapat diperkirakan menjadi faktor kelembagaan yang lebih menonjol bagi manufaktur daripada tingkat teror politik.

Dari sana mereka merumuskan empat hal yang perlu dibidik pembuat kebijakan: menjaga pertumbuhan ekonomi, menambah pembentukan modal fisik, memperbaiki mutu regulasi lewat pendaftaran usaha dan penegakan kontrak, serta memperdalam sistem keuangan agar akses kredit meluas. “Keempat pendorong ini menunjukkan pengaruh yang secara konsisten signifikan terhadap pertumbuhan industri, sedangkan teror politik tidak,” tulis Madyangove dan Rezki dalam naskah mereka yang aslinya berbahasa Inggris.

Mengapa pabrik bertahan: jarak dan pagar

Kedua penulis menawarkan beberapa penjelasan mengapa pabrik tetap berjalan. Yang pertama soal jarak. Aset industri dan nilai tambah manufaktur terkumpul di kota besar dan wilayah ibu kota, sedangkan kekerasan politik yang besar kerap terjadi di daerah pinggiran atau perdesaan. Akibatnya, angka teror politik tingkat nasional belum tentu menggambarkan keamanan di tempat sebagian besar modal industri berada.

Yang kedua soal pagar. Elite politik, menurut penjelasan itu, dapat sengaja melindungi kawasan industri dan kawasan penghasil pendapatan dari kekerasan yang dipakai untuk memperkuat kekuasaan di tempat lain. Pustaka yang dirujuk kedua penulis menyebut koalisi penguasa di Afrika sering bertahan dengan paksaan sekaligus rangkulan, sehingga sumber ekonomi yang membiayai patronase dan keamanan negara perlu dijaga.

Kantong industri ekstraktif menempati posisi penting di dalamnya. Kantong yang padat modal itu sering diamankan lewat pengaturan swasta atau perlindungan negara, sehingga dapat berjalan setengah terpisah dari arus politik dalam negeri. Kedua penulis mencatat bahwa nasib industri semacam ini bisa lebih terikat pada harga komoditas dunia dan investasi asing daripada pada keadaan politik domestik.

Ada pula penyangga dari kebiasaan berusaha. Dalam tata kelola campuran, perusahaan lebih mengandalkan jaringan informal yang stabil dan pengaturan yang luwes daripada struktur negara yang rapuh untuk mengamankan kontrak dan menyelesaikan sengketa. Investor dalam negeri yang tertanam dalam jaringan lokal juga bisa lebih tahan guncangan daripada investasi asing langsung, yang biasanya lebih peka terhadap peringkat risiko negara.

Baca juga Perempuan Dominasi Rawat Inap Korban Kapal Karam di Gambia

Mengapa pabrik tersendat: listrik dan kredit

Di sisi lain, pabrik yang bertahan dari kekerasan negara tetap tersendat oleh hal lain. Manufaktur di negara-negara yang diteliti didominasi usaha berskala kecil dengan kekurangan struktural yang menahun. Dalam survei perusahaan yang dikutip kedua penulis, infrastruktur yang tidak andal dan akses pembiayaan sering menempati urutan di atas ketidakstabilan politik sebagai tantangan usaha.

Pemadaman listrik harian dan kredit yang terbatas, tulis mereka, kemungkinan lebih mengikat daripada risiko politik. Karena itu, perubahan kecil pada ukuran risiko politik negara mungkin hampir tidak berpengaruh pada keluaran industri yang sudah lebih dulu tertahan oleh sumbatan ekonomi dan infrastruktur. Masa yang diteliti juga mencakup ledakan harga komoditas, ketika ekonomi banyak negara tumbuh kuat sementara porsi manufaktur dalam produk domestik bruto menurun.

Madyangove dan Rezki mencatat batas temuan mereka. Analisis memakai angka tingkat nasional, sehingga keterpisahan lokasi pabrik dari lokasi kekerasan tidak dapat ditangkap. Kemungkinan bahwa modal dalam negeri menggantikan modal asing yang menyusut juga tidak terlihat dalam data semacam itu. Kesimpulan mereka berlaku untuk negara dan kurun yang diteliti, dengan ukuran Political Terror Scale dan pertumbuhan nilai tambah industri secara keseluruhan.

Kedua sisi itu tetap mereka pegang sampai akhir. “Ini bukan berarti mengabaikan pentingnya perdamaian dan keamanan di zona konflik ekstrem,” tulis keduanya, juga dalam bahasa Inggris. Untuk keadaan dengan ketidakstabilan yang terukur, mereka menilai pendekatan yang berfokus pada pendorong ekonomi dan regulasi yang dekat dengan industri dapat memberi hasil lebih baik daripada penekanan berlebihan pada indikator risiko politik.