Cekricek.id — Yenny Narny memulai dari peta, bukan dari mimbar. Peneliti Universitas Andalas itu menumpuk letak masjid-masjid Kota Padang di atas peta bahaya tsunami dan daftar gedung evakuasi yang sudah ada. Dari tumpukan itu keluar satu angka yang membuat rencana penyelamatan kota terlihat berbeda: sekitar 58 masjid berdiri di zona risiko tinggi, di tanah yang tingginya kurang dari sepuluh meter di atas permukaan laut.
Hasil kerjanya terbit sebagai artikel Mosques as Islamic Social Infrastructure for Community Resilience in Tsunami-Prone Padang, Indonesia di jurnal Analisis Sejarah Volume 16 Nomor 1 tahun 2026, halaman 117 sampai 128, dengan lisensi CC BY 4.0. Yenny Narny bekerja sendirian dan tidak turun ke lapangan. Ia menyintesis bukti yang sudah dikumpulkan orang lain, lalu menyusunnya menjadi satu kerangka baru.
Bahaya yang ia hadapi bukan perkiraan kasar. Sieh (2007) sudah lama menandai pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di lepas pantai barat Sumatera sebagai sumber gempa dan tsunami. Konca dan koleganya (2008) serta Jihad dan koleganya (2023) menegaskan penumpukan tegangan di segmen yang terkunci. Ramli dan koleganya (2022) memberi angka yang paling menentukan bagi warga pesisir Padang: tsunami dapat tiba kurang dari 25 sampai 30 menit sesudah gempa besar, dengan ketinggian rayapan sekitar 10 sampai 15 meter.
Daftar Isi
Menghitung Jarak dari Rumah ke Tempat Aman
Angka 25 menit itu mengubah arti kata jauh. Ashar dan koleganya (2014) menemukan gedung evakuasi vertikal yang ada di Padang hanya sanggup menampung sebagian kecil penduduk berisiko. Algamar (2022) melaporkan kekurangan yang masih berlanjut di kecamatan terpapar seperti Padang Utara dan Koto Tangah. Shabrina dan Ahmad (2023) menghitungnya lewat jaringan jalan dan menemukan jarak serta waktu tempuh ke gedung resmi di sejumlah permukiman pesisir melampaui jendela waktu yang tersedia. Persoalannya bukan semata kurang gedung. Adji dan koleganya (2025) memeriksa risiko kegagalan evakuasi pascagempa di Kota Padang dan menemukan kemacetan, kepanikan, serta keterbatasan kapasitas jalan ikut menentukan siapa sampai dan siapa tidak. Sebuah gedung boleh saja kokoh dan bersertifikat, tetapi kehilangan gunanya bila warga tidak dapat mencapainya, atau tidak terpikir ke sana ketika tanah berhenti bergoyang.
Di titik itulah Yenny Narny mengeluarkan hitungan masjidnya. Data spasial sekunder yang ia kumpulkan mencatat sekitar 190 masjid di seluruh Kota Padang. Sekitar 58 di antaranya berada di zona risiko tinggi. Kira-kira 23 bangunan berstruktur beton bertulang dan bertingkat dua atau lebih. Di Padang Utara dan Padang Barat, lebih dari 70 persen masjid dilaporkan dapat dicapai warga sekitarnya dengan berjalan kaki sekitar sepuluh menit.
Baca juga Tiga Jam Antiperundungan di Sebuah SD di Pasaman
Yenny Narny berhati-hati dengan angka itu. Menurutnya, angka tersebut tidak membuktikan masjid siap menjadi tempat evakuasi, melainkan menunjukkan bahwa masjid berdiri persis di tempat permintaan evakuasi paling besar. Warga tahu letaknya, tahu jalan ke sana, dan tahu siapa yang mengurusnya. Pengetahuan sehari-hari itu yang jarang dimiliki gedung khusus yang dibangun jauh dari alur gerak harian.
Mengumpulkan Bukti dari Kerja Orang Lain
Kerangka itu ia bangun dari empat tumpukan bahan. Yenny Narny mengambil bukti bahaya tsunami dari Sieh, Konca, Jihad, Ramli, dan Adji; bukti tata ruang dan kapasitas gedung dari Ashar, Algamar, serta Shabrina dan Ahmad; bukti perilaku dari kajian evakuasi dan kepercayaan; dan bahan konseptual dari kepustakaan tentang infrastruktur sosial. Pilihan pustakanya bertujuan, bukan acak, dengan syarat relevansi langsung pada evakuasi dan kelembagaan komunitas.
Tumpukan perilaku yang paling menarik. Makinoshima dan koleganya (2020) menunjukkan proses evakuasi tsunami dibentuk oleh persepsi risiko, tekanan waktu, pengaruh orang sekitar, dan keakraban dengan tempat, bukan hanya oleh perhitungan bahaya. McCaughey dan koleganya (2017), yang meneliti gedung evakuasi vertikal di Banda Aceh, menemukan kepercayaan dan ketidakpercayaan menentukan bersedia atau tidaknya warga memakai gedung yang sudah ditetapkan pemerintah. Banda Aceh memberi pembanding yang paling dekat. Vivita dan koleganya (2023) menemukan warga di sana melekat pada masjid dan memandangnya bukan sekadar bangunan, melainkan tempat yang menyimpan makna emosional, sosial, dan keagamaan. Kelekatan itu membuat masjid muncul sebagai tujuan evakuasi yang disukai. Yenny Narny memakai temuan itu sebagai bukti bahwa perilaku evakuasi tidak ditentukan peta bahaya sendirian.
Istilah yang ia pakai untuk menampung semua itu berasal dari Klinenberg (2018), yang menyebut infrastruktur sosial sebagai ruang dan organisasi tempat orang bertemu, membangun kepercayaan, dan menata hidup bersama. Aldrich dan Meyer (2015) menempatkan modal sosial sebagai sumber daya penting dalam bertahan dan pulih dari bencana. Paton (2013) menambahkan kesiapsiagaan, partisipasi, dan kepercayaan pada lembaga sebagai pembentuk komunitas yang tangguh.
Menakar Kepercayaan yang Tidak Ada di Peta
Menurut Yenny Narny, masjid bekerja pada tiga lapis sekaligus. Ia bangunan fisik dengan letak dan bentuk tertentu. Ia juga simpul sosial yang menghubungkan warga, pengurus, kelompok pemuda, dan relawan. Lapis ketiga yang membedakannya dari gedung publik lain: masjid menyampaikan nilai tanggung jawab, tolong-menolong, dan perlindungan atas nyawa. Lapis ketiga itu tidak muncul pada peta risiko mana pun.
Baca juga Singkatan Gaul dan Satuan Baku di Komentar TikTok
Lapis itu pula yang menyentuh soal sikap pasrah. Aksa (2020) menawarkan tiga asas untuk pengurangan risiko bencana dalam kerangka Islam: al-ilm atau pengetahuan, ikhtiar atau usaha, dan tawakal atau berserah sesudah usaha ditunaikan. Yenny Narny memakainya untuk membalik anggapan bahwa keyakinan agama melahirkan kepasrahan. Memahami peta bahaya adalah bagian dari pengetahuan, dan berlatih menyelamatkan diri adalah bagian dari usaha.
Saluran penyampaiannya sudah tersedia tanpa perlu dibangun baru. Yenny Narny menyebut pengeras suara, papan pengumuman, khotbah Jumat, kelompok pengajian, organisasi pemuda, dan jaringan amal sebagai jalur yang sudah dikenal warga. Pengurus masjid dapat merawat perlengkapan dan berhubungan dengan pemerintah kelurahan serta badan penanggulangan bencana, relawan dapat melatih dan memetakan warga rentan, dan warga ikut lewat kegiatan yang memang sudah mereka jalani.
Usulan itu tidak berdiri di ruang kosong. Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 yang disusun UNDRR menuntut tata kelola risiko yang lebih kuat serta kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Yenny Narny menempatkan masjid sebagai jembatan antara tuntutan itu dan kehidupan kampung, dan menyarankan pemerintah kota mendata masjid di zona rawan bersama ketinggian tanah, jarak ke garis pantai, tinggi bangunan, mutu struktur, jalan masuk, dan kebiasaan warga memakainya.
Baca juga Ketimpangan Perempuan Jawa Bukan Kodrat Budaya
Sampai di sini kerangkanya bisa terdengar terlalu manis, dan Yenny Narny memasang remnya sendiri. Ia menolak dua sikap ekstrem: memperlakukan masjid sebagai gedung teknis belaka, dan memuliakan masjid seolah otomatis aman. Tulisnya dalam artikel itu, “The social trust attached to mosques should not be used to justify unsafe evacuation decisions.” Kepercayaan warga tidak boleh dipakai membenarkan keputusan evakuasi yang tidak aman.
Menyerahkan Sisanya kepada Insinyur
Sebagian masjid yang ia sebut memang punya bahan untuk diperiksa lebih jauh: beton bertulang, dua lantai atau lebih. Yenny Narny mengusulkan penilaian atas lantai atas atau dak sebagai ruang evakuasi sementara, penambahan tangga luar atau landai, penanda yang terlihat, akses bagi kelompok rentan, serta perlengkapan darurat. Lantai tengah tetap dipakai untuk pengajian dan pertemuan pada hari-hari biasa, supaya bangunannya tidak menganggur menunggu bencana.
Syaratnya panjang dan ia tidak memendekkannya. Kekuatan struktur, daya dukung beban, ketinggian, jalan masuk, kondisi jalan sekitar, kemampuan pengurus, dan penerimaan warga harus diperiksa sebelum satu masjid pun ditetapkan resmi. Dalam bagian saran kebijakan, Yenny Narny menulis singkat, “Social trust alone is insufficient.” Kepercayaan sosial saja tidak cukup, dan itu ditujukan kepada pemerintah kota yang mungkin tergoda mengambil jalan pintas.
Keterbatasan kerjanya ia nyatakan terbuka. Tulis Yenny Narny, artikel ini bersifat konseptual dan bersandar pada sintesis bukti sekunder. Tidak ada survei rumah tangga, tidak ada wawancara dengan pengurus masjid, dan tidak ada pemeriksaan teknik atas satu bangunan pun di Padang. Karena itu tulisannya harus dibaca sebagai kerangka untuk penelitian lanjutan dan uji coba kebijakan, bukan sebagai penetapan masjid tertentu sebagai tempat berlindung yang aman. Empat pekerjaan ia titipkan kepada peneliti sesudahnya: analisis jangkauan berbasis sistem informasi geografis, penilaian teknik atas struktur dan akses vertikal, survei warga tentang apakah mereka benar-benar akan lari ke masjid, dan program percontohan berisi latihan serta penandaan jalur. Penelitian dan penerbitannya sendiri dibiayai program tanggung jawab sosial PT Pegadaian, hal yang ia cantumkan di bagian ucapan terima kasih.
Yenny Narny berhenti persis di batas kemampuan bahan yang ia punya. Yang ia serahkan bukan daftar masjid yang aman, melainkan daftar masjid yang layak diperiksa — 23 bangunan, di kota yang punya waktu dua puluh lima menit.
